KPU RI sosialisasikan pendidikan pemilih berkelanjutan warga Sumbar

Bukittinggi (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyosialisasikan Program Pendidikan Pemilih Berkelanjutan 2026 di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) sebagai upaya meningkatkan literasi demokrasi dan partisipasi warga Sumbar dalam pemilu.

"Kami ingin membangun kesadaran bahwa setiap warga memiliki peran dalam menentukan masa depan demokrasi. Karena itu, pemilih perlu dibekali pemahaman yang cukup agar dapat menggunakan hak pilihnya secara tepat," kata Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos di Bukittinggi, Senin.

Ia mengemukakan program ini merupakan salah satu dari tiga program prioritas meliputi pendidikan pemilih khususnya segmen pemula, kelompok rentan, dan marjinal.

Ia menyatakan angka partisipasi pemilih di Sumbar pada Pemilu 2024 mencapai 76 persen yang berarti hampir seperempat pemilih memutuskan tidak datang ke TPS. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Sumbar termasuk daerah yang tingkat partisipasi terendah, hanya mencapai 57,15 persen dari total 4.103.084 daftar pemilih tetap (DPT).

"Angka ini jauh dibawah target awal sebesar 75 persen yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan partisipasi maka KPU RI gencar menyasar pemilih pemula, pemilih perempuan, disabilitas, serta organisasi mahasiswa," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa esensi demokrasi adalah menjalankan fungsi kedaulatan rakyat. Hak pilih warga negara diserahkan kepada wakil rakyat demi kebaikan bersama.

Ia menyatakan pada sosialisasi tersebut warga dihimbau untuk proaktif memeriksa hak pilihnya sedini mungkin melalui laman resmi cek dpt online.kpu.go.id.

Menurut dia, pengecekan ini disarankan untuk dilakukan secara berkala tanpa harus menunggu dimulainya tahapan pemilu atau pilkada berikutnya.

Sementara Komosioner KPU Bukittinggi Rifa Yanas menyatakan kegiatan sosialisasi ini merupakan hal yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap kegiatan pemilu agar tidak semata-mata menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara.

"Diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat, terutama kesadaran dari para pemilih itu sendiri, guna menjaga keberlanjutan kualitas demokrasi Indonesia," kata dia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.