Jakarta (ANTARA) - Rangkaian penindakan dan pemeriksaan perkara korupsi menjadi sorotan dalam berita hukum populer pada Senin (14/9), mulai dari operasi tangkap tangan KPK yang menjaring pejabat Ditjen ATR/BPN hingga dua kepala Kantor Pertanahan, hingga pemeriksaan pejabat BPK dalam kasus dugaan suap pengondisian hasil audit Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
KPK juga memeriksa ASN Direktorat Jenderal Pajak terkait perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin, sementara laporan harta Rp138 miliar milik Menteri Keuangan Suahasil Nazara turut menjadi perhatian.
Dari Sulawesi Selatan, polisi mengungkap kasus dugaan penimbunan BBM bersubsidi dengan 17 tersangka dan barang bukti mencapai 18.905 liter.
Simak selengkapnya berita top hukum Antaranews berikut,
KPK panggil pejabat BPK RI dan BPK Riau pada kasus audit Muara Enim
Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil dua pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan seorang pejabat BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengondisian hasil audit BPK di Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
KPK panggil ASN Pajak di Surakarta terkait kasus KPP Banjarmasin
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang aparatur sipil negara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk diperiksa di Surakarta, Jawa Tengah, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
KPK tangkap Dirjen ATR/BPN hingga dua Kakantah dalam OTT ke-20 2026
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seorang direktur jenderal pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga dua kepala Kantor Pertanahan dalam operasi tangkap tangan (OTT) ke-20 sepanjang 2026.
Suahasil Nazara punya harta Rp138 miliar sebelum jabat Menteri Keuangan
Suahasil Nazara mempunyai harta kekayaan sebanyak Rp138.167.334.176 atau sekitar Rp138 miliar sebelum resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan per Senin ini. Jumlah harta kekayaan Suahasil tersebut berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tahun periodik 2025, dan disampaikannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 Februari 2026.
17 tersangka timbun 18.905 liter BBM subsidi di Sulsel
Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel berserta jajaran membekuk belasan pelaku atas kasus dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan barang bukti BBM jenis Biosolar serta Pertalite total sebanyak 18.905 liter, di wilayah Sulawesi Selatan.
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
