Jakarta (ANTARA) - Lembaga kajian Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) mendorong penguatan kerja sama bilateral dan multilateral untuk memastikan perlindungan awak kapal perikanan (AKP) migran Indonesia di negara penempatan, negara bendera, maupun negara pelabuhan.

Peneliti IOJI Tasya Nur Ramadhani mengatakan kerja sama tersebut diperlukan untuk memastikan standar perlindungan yang telah dimiliki Indonesia, termasuk melalui ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, dapat diterapkan lintas negara.

"Indonesia harus menstrategikan kerja sama tersebut, baik secara bilateral maupun multilateral," kata Tasya dalam sebuah diskusi mengenai perlindungan AKP migran di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan kerja sama bilateral dapat diarahkan untuk memastikan negara penempatan, negara bendera, maupun negara pelabuhan menerapkan standar perlindungan terhadap AKP migran Indonesia.

Selain itu, kerja sama tersebut perlu memastikan tidak adanya diskriminasi terhadap AKP migran berdasarkan status atau jenis visa yang dimiliki.

Menurut dia, status visa yang tidak memberikan pengakuan sebagai pekerja dapat menempatkan AKP migran dalam posisi rentan karena mereka menjadi bergantung kepada pemberi kerja dan kesulitan memperoleh akses perlindungan ketika terjadi pelanggaran.

"Apapun bentuk visanya, pemerintah Indonesia melalui kerja sama bilateral maupun multilateral harus bisa memastikan visa yang dimiliki AKP migran tidak mendiskriminasikan mereka dengan pekerja nasional di negara penempatan," ujarnya.

Tasya juga mendorong adanya mekanisme rujukan transnasional untuk menangani kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan AKP migran.

Mekanisme tersebut diperlukan untuk memastikan proses identifikasi korban, pemberian bantuan dan pendampingan, penegakan hukum, hingga pemulihan hak dapat dilakukan secara efektif ketika kasus melibatkan lebih dari satu negara.

IOJI menilai perlindungan AKP migran membutuhkan komitmen nasional dan internasional karena karakteristik pekerjaannya melibatkan berbagai wilayah yurisdiksi, termasuk perairan teritorial dan laut lepas.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026.

Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan merupakan standar internasional yang mengatur hak-hak awak kapal perikanan, termasuk persyaratan bekerja, keselamatan dan kesehatan kerja, kondisi kerja dan hidup di atas kapal, pemeriksaan media, serta perlindungan jaminan sosial.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah antara lain mengatur persyaratan awak kapal perikanan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Laut (PKL), serta penempatan awak kapal melalui mekanisme resmi yang diawasi Syahbandar Perikanan.

KKP juga meningkatkan kapasitas awak kapal melalui sosialisasi perlindungan awak kapal dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta pelatihan Basic Safety Training Fisheries (BSTF).

Baca juga: IOJI apresiasi putusan MK teguhkan pelaut migran adalah PMI

Baca juga: Pemerintah RI dinilai perlu perkuat patroli laut di Laut Natuna Utara

Baca juga: IOJI apresiasi advokasi perlindungan nelayan migran pada KTT ASEAN

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.