Hari Jumat besok saya ke Natuna untuk menyiapkan rumah-rumah andon untuk nelayan dari Pantura yang akan menangkap ikan di sana. Kemudian juga persiapan peletakan batu pertama,"Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah berencana membangun rumah bagi nelayan pantai utara Jawa (Pantura) di kawasan perairan Natuna sebagai perwujudan pembangunan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan di Indonesia.
"Hari Jumat besok saya ke Natuna untuk menyiapkan rumah-rumah andon untuk nelayan dari Pantura yang akan menangkap ikan di sana. Kemudian juga persiapan peletakan batu pertama," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Terkait rumah bagi nelayan Pantura tersebut, Menteri Susi mengungkapkan bahwa hal ini merupakan bagian dari rencana pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk membangun kampung nelayan.
Sementara pihak KKP akan membuka fasilitas cold chain dan fasilitas detensi untuk para tahanan dari kapal pelaku illegal fishing di Natuna.
Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja menginginkan banyak nelayan Pantura dapat melaut di kawasan perairan Natuna untuk lebih dapat memberdayakan potensi sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.
"Yang pertama, kita ingin nelayan-nelayan di utara Jawa bisa menangkap di Natuna dan menjual ikan di Selat Lampa," ucap Sjarief.
Sedangkan langkah kedua, ujar dia, adalah dengan mengembangkan sektor perikanan budi daya antara lain komoditas ikan napoleon, kerapu, dan rumput laut, dan dikembangkan pusat pelayanan terpadu.
Sementara rencana pemindahan kapal-kapal perikanan berukuran lebih kecil dari 30 gross tonage (GT) meliputi 400 kapal dengan rincian 300 kapal untuk tahun 2016 dan 100 kapal untuk tahun 2017.
Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendorong pengelolaan sumber daya perikanan di perairan Natuna yang menjadi kawasan perbatasan RI, oleh pihak nelayan tradisional yang telah lama bermukim di sana.
Menurut Sekjen Kiara Abdul Halim, dorongan untuk mengelola perikanan di Natuna oleh nelayan juga memerlukan pelindung keamanan dan keselamatan nelayan yang melaut.
Apalagi, ia mengingatkan klaim sepihak China di kawasan tersebut dan pola kapal nelayan China yang dijaga oleh armada "coast guard" negara Tirai Bambu tersebut.
Dia berpendapat bahwa apa yang terjadi berulang kali di Natuna yang melibatkan kapal China yang diduga melakukan pencurian ikan menunjukkan adanya persoalan utama yaitu masalah klaim wilayah kedaulatan, beserta efektivitas pengelolaan wilayah penangkapan ikan oleh nelayan tradisional Indonesia.
Untuk itu, lanjutnya, sudah seharusnya pemerintah melalui jalur diplomatik ke seluruh anggota PBB (tidak hanya ke China) untuk melakukan bentuk penegasan bahwa Natuna adalah wilayah kedaulatan Indonesia.
Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo menginginkan Natuna dibangun infrastruktur seperti "cold storage" (tempat pendingin) dan sebagainya agar berfungsi sebagai pusat lelang ikan regional.
Menko Maritim Rizal Ramli mengungkapkan pemerintah mesti mempercepat pengembangan sektor perikanan di Kepulauan Natuna karena selama ini kapasitas tangkap hanya sekitar sembilan persen dari total potensi ikan tangkap di wilayah itu.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
