Pengamat nilai kebijakan AI Indonesia sejalan dengan arah global

Jakarta (ANTARA) - Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menilai arah kebijakan kecerdasan artifisial (AI) Indonesia sudah sejalan dengan perkembangan dan tren kebijakan di ranah global, melalui penerapan tata kelola berbasis risiko serta prinsip etika dan penggunaan AI yang bertanggung jawab.

"Menurut saya, arahnya sudah cukup sejalan, terutama karena Indonesia mulai membangun tata kelola berbasis risiko, etika, transparansi, akuntabilitas dan pengawasan manusia," kata Heru saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute itu mengatakan kebijakan AI nasional yang dirumuskan pemerintah dalam Peta Jalan AI Nasional dan Etika AI sejalan dengan kecenderungan global yang semakin menekankan prinsip pemanfaatan AI yang bertanggung jawab. Dia juga melihat Indonesia masih perlu memperkuat implementasi kebijakan tersebut, terutama dalam hal standar teknis, audit AI, kualitas data, keamanan, talenta, dan kemampuan riset.

"Jadi, kita sudah berada di jalur yang benar, tetapi, tantangan berikutnya adalah mengubah roadmap (peta jalan) dan prinsip etika tersebut menjadi praktik nyata di berbagai sektor. Dan tentunya, jangan sampai Indonesia hanya sebagai pasar, Indonesia harus menjadi pemain AI dunia," ujar dia.

Heru menilai Indonesia memiliki modal yang kuat dari sisi arah kebijakan dan skala pasar untuk menjadi pemain AI dominan di tingkat global, terutama di kawasan Asia Negara. Indonesia memiliki keunggulan berupa pasar yang besar, ketersediaan data, serta kebutuhan penggunaan AI yang luas.

Indonesia juga menjadi negara pertama di ASEAN yang menyelesaikan UNESCO AI Readiness Assessment. Meski demikian, Heru melihat Indonesia memiliki tantangan berupa kesenjangan dalam infrastruktur komputasi, talenta, riset, dan investasi AI dibandingkan sejumlah negara seperti Singapura.

"Tantangannya adalah mengubah modal tersebut menjadi kemampuan teknologi sendiri. Jadi, Indonesia jangan hanya menjadi pasar AI, tetapi, harus membangun kemampuan untuk mengembangkan, menguji, menggunakan dan mengatur AI secara mandiri," kata dia.

Selain itu, Indonesia juga masih membutuhkan koordinasi yang lebih kuat untuk mengembangkan kemampuan AI secara nasional. Menurut dia, berbagai upaya yang berjalan saat ini masih terfragmentasi sehingga arah pengembangan AI nasional belum sepenuhnya terpadu.

Heru menilai penerapan prinsip AI yang bertanggung jawab menjadi penting agar teknologi AI Indonesia dapat diterima secara global.

Menurut dia, kepercayaan menjadi salah satu modal utama dalam pengembangan AI. Teknologi yang berkembang cepat tetapi tidak aman, bias, atau menggunakan data tanpa perlindungan akan sulit diterima oleh masyarakat dan secara global.

"Indonesia perlu memastikan AI memberikan manfaat secara inklusif, tidak memperlebar kesenjangan digital, menggunakan energi secara efisien, serta menghormati perlindungan data pribadi," ujar dia.

Penerapan prinsip adopsi AI yang bertanggung jawab juga dapat memudahkan produk AI Indonesia diterima dalam kerja sama internasional karena sejalan dengan prinsip tata kelola AI yang berkembang secara global.

"AI yang bertanggung jawab bukan penghambat inovasi, tetapi, justru syarat agar inovasi Indonesia dipercaya dunia," kata Heru.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.