Jakarta (ANTARA) - Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara. Berikut kami rangkum lima berita politik terpopuler pada Rabu (16/9/2026) yang layak dibaca kembali sebagai sumber informasi untuk mengisi pagi Anda.
Banggar DPR dan pemerintah sepakati Rp23 triliun untuk gaji PPPK
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah menyepakati anggaran Rp23 triliun untuk membiayai gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui APBN 2027.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan pembiayaan gaji atau honorarium PPPK yang selama ini mayoritas bersumber dari APBD akan dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN mulai 2027.
“Namun pada tahun 2027, Banggar DPR dan pemerintah telah menyepakati untuk gaji atau honorarium P3K ditanggung oleh pusat melalui APBN,” kata Said.
Prabowo pangkas transfer daerah karena anggaran tak terserap optimal
Presiden Prabowo Subianto menyoroti pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang dinilai tidak optimal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Presiden Prabowo, pemerintah pusat perlu memastikan setiap anggaran negara benar-benar digunakan secara efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD).
"Kadang-kadang aneh, uang oleh Pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPR. Antara gubernur sama DPR. Jadi uang sudah kita transfer, nggak dipakai," kata Presiden Prabowo dalam "Program Presiden Prabowo Menjawab" sebagaimana dirilis Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta, Rabu.
KSP pastikan pabrik di kawasan industri sediakan daycare layak
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman memastikan layanan daycare di setiap pabrik kawasan industri memenuhi standar untuk mendukung pekerja perempuan dan perlindungan anak.
“Saya dengan Ibu Menteri PPPA melihat langsung ke salah satu perusahaan yang memfasilitasi daycare. Karena ini merupakan perintah langsung dari Bapak Presiden pada Mei 2026 bahwa kita pastikan bahwa pelayanan khususnya daycare ini betul-betul sesuai dengan standar,” kata Dudung dikutip dari keterangan resmi KSP di Jakarta, Rabu.
Dalam kunjungan kerja ke beberapa pabrik kawasan industri di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (15/9), Dudung bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi melakukan verifikasi langsung layanan daycare.
Prabowo akan kumpulkan seluruh kepala daerah luncurkan Gerakan ASRI
Presiden Prabowo Subianto akan menggelar pertemuan dengan para kepala daerah dan ketua DPRD seluruh Indonesia untuk meluncurkan gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI).
"Saya sampaikan sesudah ini mungkin 1-2 minggu, saya akan gelar rapat gubernur bupati seluruh Indonesia, dengan DPRD seluruh Indonesia untuk saya launching (luncurkan) Gerakan Indonesia ASRI. Indonesia ASRI artinya Indonesia Aman, Sehat, Resik dan Indah. Ini harus kita wujudkan," kata Presiden Prabowo saat meresmikan Lintas Raya Terpadu (Light Rail Transit/LRT) Jakarta Jalur Kelapa Gading-Manggarai di Stasiun Manggarai dipantau secara daring dari Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan tujuan dari Gerakan ASRI itu adalah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih hijau dengan pepohonan dan bersih dari sampah, merata di seluruh daerah.
Presiden tiba di Stasiun Kelapa Gading untuk resmikan rute LRT baru
Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Stasiun LRT Kelapa Gading, Jakarta, Rabu, untuk menjajal fasilitas sekaligus meresmikan pengoperasian LRT rute Kelapa Gading-Manggarai.
Presiden tiba di stasiun tersebut sekitar pukul 13.00 WIB dan disambut sejumlah siswa SMP yang telah menunggu kedatangannya.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Dua hari absen rapat DPR, Wamen ungkap kondisi Nusron Wahid
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mengatakan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid tidak menghadiri rapat di DPR RI selama dua hari karena telah memiliki agenda yang terjadwal.
Ditemui seusai rapat bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, Ossy mengatakan dirinya ditugaskan mewakili Nusron dalam rapat pada Selasa (15/9) dan Rabu.
“Saya hadir di sini, kemarin, mewakili. Tentunya itu adalah penugasan dari beliau sebagai Menteri ATR/BPN. Dan tentunya terkait agenda dan jadwal Bapak Menteri sudah menyesuaikan dengan agenda dan jadwal beliau yang sudah terjadwalkan,” katanya.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
