Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menyatakan penyelesaian surat utang pemerintah tidak otomatis menghapus persoalan piutang negara terhadap obligor dan debitur dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah dalam perkara di Mahkamah Konstitusi (MK), hingga 3 November 2024, nilai pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI baru mencapai sekitar Rp39,32 triliun dari target sekitar Rp110 triliun.
"Jangan kemudian istilah 'BLBI lunas' menimbulkan persepsi seolah seluruh kewajiban, beban negara, dan hak tagih negara yang lahir dari kasus BLBI juga sudah selesai. Itu dua persoalan yang harus dibedakan,” kata Hardjuno dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan surat utang yang dimaksud merupakan kewajiban pemerintah kepada BI yang lahir dalam rangka penanganan krisis 1997–1998.
Pelunasan kewajiban pemerintah tersebut, sambung dia, berbeda dengan hak tagih negara kepada obligor dan debitur BLBI yang selama ini dikejar pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara (Satgas) BLBI.
Ia meminta pemerintah harus menjelaskan secara terang apa yang dimaksud dengan “lunas” agar publik tidak menangkap kesan bahwa seluruh persoalan BLBI telah selesai.
Kementerian Keuangan, kata dia, perlu memisahkan secara tegas antara pelunasan instrumen surat utang pemerintah dengan penyelesaian hak negara terhadap obligor maupun debitur BLBI.
Menurutnya, publik perlu mendapat penjelasan mengenai perjalanan kewajiban tersebut sejak krisis, termasuk berbagai restrukturisasi surat utang yang pernah dilakukan.
Dikatakan bahwa catatan pemerintah menunjukkan dalam penanganan krisis, diterbitkan sekitar Rp422,63 triliun obligasi rekap pada 1999–2001 serta sekitar Rp218,3 triliun surat utang kepada BI dalam rangka BLBI dan program penjaminan.
Sejumlah surat utang kepada BI, lanjut dia, beberapa kali direstrukturisasi, termasuk SRBI-01 yang pernah dijadwalkan beramortisasi hingga 2043.
"Jadi, yang diperlukan bukan sekadar kata 'lunas', tetapi rekonsiliasi lengkap berupa berapa pokok yang diterbitkan, berapa bunga yang telah dibayar, berapa yang direstrukturisasi, dan dari sumber apa pembayaran akhirnya dilakukan," tutur mantan Staf Ahli Utama Pansus BLBI DPD RI itu.
Hardjuno berpendapat keterbukaan tersebut diperlukan agar penyelesaian surat utang pada Agustus 2026 benar-benar menjadi momentum menutup kewajiban pemerintah tanpa sekaligus menutup upaya negara mendapatkan kembali haknya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan kewajiban surat utang yang diterbitkan dalam rangka penanganan BLBI pada krisis 1997–1998 telah lunas pada Agustus 2026.
"Sekarang, surat utang yang dalam rangka penanganan krisis 97–98 kemarin tuntas kami selesaikan pada bulan Agustus. Ini juga adalah suatu prestasi kita," kata Suahasil sebagaimana dalam pernyataannya dari kanal resmi YouTube Kementerian Keuangan, dikutip di Jakarta, Minggu (20/9).
Pelunasan tersebut dilakukan menggunakan surplus BI yang disetorkan kepada kas negara. Suahasil menjelaskan berdasarkan proses audit buku 2025, terdapat informasi bahwa BI memiliki surplus.
Surplus dari Bank Sentral lantas diberikan kepada kas negara, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, saat ini Kemenkeu sudah menerima pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) sebesar Rp58 triliun.
"Penggunaannya diatur untuk membayar kewajiban atau membayar penyelesaian surat utang RI. Surat utang negara yang ketika itu dikeluarkan dalam rangka penanganan krisis 97–98," ucapnya.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.