Samarinda (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur memperkuat Penggerak HAM tingkat desa untuk memantau pemenuhan hak dasar masyarakat, mulai kepemilikan KTP elektronik, bantuan sosial, hingga akses kesehatan dan pendidikan.
Kepala Kanwil KemenHAM Kaltim Umi Laili di Samarinda, Selasa, mengatakan penguatan tersebut menyasar Penggerak HAM yang menjangkau sekitar 841 desa/kampung dan 197 kelurahan di Kalimantan Timur.
"Konsolidasi terpadu ini kami selenggarakan guna memperkuat kapasitas Penggerak HAM sekaligus mempercepat implementasi Aksi HAM hingga ke tingkat desa, menyasar sekitar 841 desa/kampung dan 197 kelurahan se-Kaltim," katanya.
Konsolidasi dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Penggerak HAM Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara secara daring.
Umi mengatakan Penggerak HAM bertugas turun langsung ke masyarakat untuk meningkatkan literasi dan kesadaran warga mengenai pemenuhan hak asasi manusia secara inklusif.
"Para Penggerak HAM bertugas menghimpun data riil masyarakat mencakup kepemilikan KTP elektronik, penyaluran bantuan sosial, hingga akses terhadap layanan kesehatan," ujarnya.
Pendataan juga mencakup akses terhadap fasilitas pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya yang selanjutnya menjadi bahan advokasi dan koordinasi dengan pemerintah desa.
Menurut Umi, temuan di lapangan digunakan sebagai bahan evaluasi berkala untuk mengetahui kondisi pemenuhan hak dasar masyarakat di tingkat desa.
Kanwil KemenHAM Kaltim membagi Penggerak HAM dalam tiga kelompok penanggung jawab untuk mempermudah komunikasi, pelaporan, serta tindak lanjut atas persoalan yang ditemukan di lapangan.
"Kami membagi para Penggerak HAM ke dalam tiga kelompok penanggung jawab guna mempermudah alur komunikasi, pelaporan, serta penanganan masalah," katanya.
Pembagian kelompok tersebut juga ditujukan untuk mempercepat penyelesaian kendala teknis dan memperlancar koordinasi dengan kantor wilayah.
Selain itu, Kanwil KemenHAM Kaltim mengoptimalkan pengisian indikator pada aplikasi Desa HAM melalui pengumpulan dan verifikasi data bersama pemerintah desa.
Umi mengatakan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan berikutnya harus dipersiapkan melalui rencana anggaran biaya dan kerangka acuan kerja.
Kelengkapan administrasi dan dokumen peserta menjadi bagian dari persyaratan pencairan anggaran serta pertanggungjawaban keuangan kegiatan.
"Kami berkomitmen memberikan pendampingan menyeluruh kepada Penggerak HAM agar seluruh program pemenuhan hak dasar warga berjalan tertib dan terukur," kata Umi.
Baca juga: Kementerian HAM targetkan 400 Penggerak HAM pada 2027
Baca juga: WamenHAM ungkap Penggerak HAM bakal terima gaji minimal sebesar UMP
Baca juga: Wamen HAM dorong mahasiswa jadi penggerak penguatan HAM
Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.