Keberanian untuk "malas" pada urusan itu justru bisa menjadi pintu masuk menuju empat dimensi hidup berkecukupan

Jakarta (ANTARA) - Istilah lazy economy pertama kali populer di China. Hal itu merujuk pada gaya konsumsi yang mengutamakan penghematan waktu dan tenaga lewat layanan antar makanan, robot pembersih rumah, hingga jasa serba otomatis.

Istilah ini lantas menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia, dan kerap disalahpahami sebagai pembenaran untuk bermalas-malasan, seolah kemudahan serba instan adalah tanda melemahnya etos kerja sebuah generasi.

Padahal, orang yang membayar jasa laundry, memesan makanan, atau berlangganan layanan yang menghemat pekerjaan rumah belum tentu malas. Bisa jadi mereka sedang membeli sesuatu yang jauh lebih mahal daripada uang, yaitu waktu.

Data Mintel, lembaga riset pasar global, menunjukkan meningkatnya permintaan serupa di Asia Pasifik, dengan lebih dari separuh konsumen urban Indonesia sudah terbiasa memesan makanan lewat ponsel sebelum jam makan tiba.

Dalam pengertian ini, lazy economy lebih tepat dipahami sebagai ekonomi kemudahan produktif, yaitu menggunakan teknologi dan layanan untuk mengurangi pekerjaan rutin, agar energi bisa dialokasikan pada sesuatu yang lebih bernilai.

Di sinilah ia bersinggungan dengan slow living, gerakan yang sekilas tampak berlawanan arah namun berangkat dari keresahan yang sama.

Jika lazy economy bertanya, bagaimana pekerjaan ini bisa dilakukan lebih mudah, slow living bertanya, setelah pekerjaan itu menjadi lebih mudah, untuk apa waktu yang tersisa digunakan. Irisan keduanya ada pada satu kesadaran: waktu adalah sumber daya yang terbatas dan berharga, dan keduanya sama-sama menolak gagasan bahwa sibuk adalah tanda kehormatan.

Ini bukan sekadar kesan. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dirilis Badan Pusat Statistik pada Agustus 2025 menunjukkan 146,54 juta penduduk Indonesia bekerja, dan 67,32 persen di antaranya, atau 98,65 juta orang, tergolong pekerja penuh waktu dengan jam kerja minimal 35 jam seminggu. Bahkan, 25,47 persen pekerja bekerja lebih dari 49 jam seminggu, jauh melampaui batas 40 jam yang diatur peraturan ketenagakerjaan.

Dalam kondisi seperti ini, wajar bila banyak karyawan kantoran rela membayar lebih untuk memesan makan malam lewat aplikasi ketimbang memasak sendiri, memilih tinggal lebih dekat dengan kantor meski sewanya lebih mahal, atau berlangganan jasa bersih-bersih rumah, semata agar tersisa waktu untuk makan malam bersama anak sebelum ia tidur. Bukan karena tidak mampu melakukannya sendiri, tetapi karena mereka menghitung ulang nilai waktunya.

Pola serupa

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.