Jakarta (ANTARA News) - Forum Konsultasi Kawasan Asia Pasifik (Aspas) merekomendasikan perlunya mempererat kerjasama di antara badan di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), agar badan dunia itu dapat berperan untuk melayani masyarakat. "PBB ada untuk menanggapi kepentingan masyarakat. Dengan kerjasama baik dan efektif di antara badan di bawahnya, PBB akan lebih banyak membantu dan melayani masyarakat," kata Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia, Raymond Johansen, di Jakarta, Jumat, seusai menutup acara Konsultasi Panel mengenai Kinerja Sistem PBB (29-30). Ia mengatakan, untuk mendorong pewujudan tujuan pembangunan milenium pada sepuluh tahun mendatang, PBB bersama badan di bawahnya harus berkoordinasi dengan baik, termasuk dalam pengelolaan dana bantuan bagi negara anggotanya. Sementara itu, Direktur Jenderal Amerika Eropa Departemen Luar Negeri RI, Eddy Hariyadhi, mengatakan pertemuan itu adalah upaya tukar pikiran tentang sejauh mana badan PBB di negara anggotanya bekerja dengan baik. "Ini adalah hasil tukar pengalaman masing-masing negara dan badan PBB untuk menyatukan dan menyelaraskan programnya," kata Eddy. Ia mengatakan, selama ini, PBB memiliki badan bekerjasama dengan banyak negara, tapi karena programnya banyak dan anggotanya juga banyak, program kerjanya sering tumpang tindih. Konsultasi panel itu diikuti 41 negara perwakilan di kawasan Asia dan Pasifik, terselenggara atas kerjasama pemerintah Indonesia dengan Norwegia, yang secara langsung dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara (29/3). Tujuan penyelenggaraan konsultasi kawasan itu adalah membahas, bertukar pikiran dan pengalaman mengenai berbagai masalah terkait dengan rekomendasi panel PBB serta meningkatkan pengertian di kalangan pemangku kepentingan di negara kawasan Asia Pasifik. Konsultasi tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan panel PBB tentang evaluasi sistem PBB di bidang pembangunan, bantuan kemanusiaan dan lingkungan, yang dibentuk pada Febuari 2006 sesuai dengan mandat pertemuan tingkat tinggi dunia pada 2005. Panel tersebut dibentuk Sekretaris Jenderal PBB untuk mempelajari kegiatan operasional dan cara sistem PBB berjalan, mengenali keunggulan komparatif, bidang yang tumpang tindih, duplikasi produk dan kegiatan di antara badan PBB dan menyediakan rekomendasi rasionalisasi untuk memaksimalkan sumberdaya dan meminimalkan biaya operasional pembangunan dan administratif. Dalam konsultasi itu, Perdana Menteri Norwegia, Jens Stoltenberg, menjadi salah seorang panelis, sementara dari badan PBB hadiri antara lain Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk masalah ekonomi dan sosial, Jose Antonio Ocampo, Sekertaris Eksekutif UNESCAP, Kim Hak Su, Utusan Khusus PBB untuk MDGs di Asia Pasifik, Erna Witoelar, dan Wakil Direktur Eksekutif UNEP, Shafqat Kakhakel. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007