"Porsi penyerapan belanja pemerintah (di pertumbuhan ekonomi) tidak sebesar investasi swasta, tetapi capital spending ini esensial," kata Leo dalam diskusi di Nusa Dua, Bali, Minggu.
Menurut Leo, realisasi belanja modal pemerintah sangat penting dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya, yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja investasi swasta.
Leo menjelaskan bahwa keberadaan infrastruktur yang dananya berasal dari belanja modal pemerintah berguna untuk menekan biaya logistik, apalagi pembangunan jalan raya nyaris tidak pernah diminati oleh investor swasta.
"Kalau infrastruktur dibangun, yang dilakukan pemerintah ini akan menentukan 60 s.d. 70 persen investasi swasta. Kalau infrastruktur tidak berjalan, dan logistic cost kita tinggi, siapa yang mau investasi di tempat kita?," katanya.
Namun, Leo memperkirakan penyerapan belanja untuk kegiatan infrastruktur tidak akan sebaik realisasi tahun lalu karena pemerintah diprediksi akan melakukan sejumlah penyesuaian maupun pemotongan untuk menjaga defisit anggaran.
"Peran belanja pemerintah masih penting, tetapi tidak sebesar tahun lalu. Untuk itu, apa yang dilakukan terhadap adjustment budget penting untuk menentukan arah investasi swasta, terutama menghadapi kemungkinan shortfall dari tax amnesty," katanya.
Untuk itu, dia mengharapkan tim ekonomi baru pascaperombakan kabinet bisa melakukan penyesuaian di belanja APBN dengan lebih optimal, terutama dalam menyikapi target penerimaan perpajakan yang kurang realistis.
Secara keseluruhan, meskipun realisasi belanja diproyeksikan bisa mendukung perekonomian, Leo memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 hanya berada pada kisaran 5 persen karena ada risiko di penerimaan.
"Kita sebenarnya ada risiko karena mengharapkan belanja pemerintah jadi kunci pertumbuhan agak sulit," ujar Leo.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
