Bengkulu (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin bersama Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Letjen Djon Afriyandi menyiapkan pelaksanaan program Karya Bakti Skala Besar (KBSB) di Provinsi Bengkulu.

"Kehadiran Panglima Kopassus Letjen Djon Afriyandi pagi ini dalam rangka melakukan koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan kegiatan KBSB. Kopassus memang ditugaskan dan perlu terlibat aktif dalam agenda percepatan pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T)," kata Ketua DPD RI Sultan B Najamudin lewat pesan elektronik diterima di Bengkulu Selasa.

Pembahasan program KBSB dilakukan Sultan bersama Djon Afriyandi di ruang kerja Ketua DPD RI di Senayan, Jakarta. Program itu diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui kegiatan pembangunan dan pelayanan.

Sultan mengatakan DPD RI akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar dapat terlibat dalam pelaksanaan program KBSB di Bengkulu. Koordinasi lintas lembaga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program sesuai kebutuhan masyarakat di daerah.

"TNI Angkatan Darat juga DPD RI sangat memahami bahwa banyak kebutuhan dasar masyarakat yang justru belum sepenuhnya disiapkan. Sementara itu, di saat yang sama pemerintah daerah merasa sedang kekurangan anggaran," ujar Sultan.

Menurut Sultan keterlibatan TNI AD melalui Kopassus menjadi salah satu upaya untuk mendukung pembangunan di daerah melalui kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Panglima Kopassus Letjen Djon Afriyandi mengatakan KBSB mencakup sejumlah kegiatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain pembangunan jembatan, jaringan irigasi, sumur bor, serta operasi katarak.

Djon mengatakan jenis kegiatan dalam KBSB disusun berdasarkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui jajaran TNI di daerah, mulai dari komando distrik militer, komando resor militer hingga komando daerah militer.

"Mengapa kami perlu terlibat dalam agenda pembangunan di daerah tertinggal dan terdampak bencana, karena yang dibutuhkan masyarakat di daerah 3T dan daerah terdampak bencana adalah kecepatan dan efektivitas," ujar Djon.

Baca juga: Ketua DPD berharap BPGMN optimalkan pengelolaan gambut dan mangrove

Baca juga: DPD gandeng BRIN dan ICMI siapkan regulasi kecerdasan buatan

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.