Makassar (ANTARA) - Ketua Komisi Yudisial (KY) RI Abdul Chair Ramadhan menegaskan pengawasan terhadap perilaku hakim bukan merupakan intervensi terhadap putusan, melainkan diperlukan untuk menjaga independensi peradilan tetap berjalan dalam koridor etika dan hukum.

"Pengawasan KY ditujukan pada perilaku hakim, bukan untuk mengintervensi putusan, namun menjaga independensi," kata Abdul Chair dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Rabu.

Menurut dia, pengawasan diperlukan agar independensi hakim tetap berjalan beriringan dengan etika dan hukum, sekaligus menjaga kehormatan serta keluhuran martabat hakim.

Abdul Chair juga menyoroti perlunya memperjelas hubungan kewenangan KY dan Mahkamah Agung (MA), terutama terkait pengawasan terhadap hakim.

Baca juga: KY rekomendasikan 121 hakim dijatuhi sanksi pada semester I 2026

Untuk membuat fungsi pengawasan lebih efektif, ia mendorong revisi Undang-Undang Komisi Yudisial serta penguatan pemantauan persidangan.

Menurut dia, diperlukan pula mekanisme yang dapat mempertemukan independensi peradilan (judicial independence) dengan akuntabilitas peradilan (judicial accountability).

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Unhas Hamzah Halim mengatakan kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu basis negara hukum, tetapi kemerdekaan tersebut tidak berarti kebebasan tanpa batas.

"Independensi perlu berjalan berdampingan dengan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan kehormatan profesi hakim," kata Hamzah.

Baca juga: KY libatkan PPATK telusuri rekam jejak calon hakim agung dan ad hoc

Menurut dia, prinsip independensi peradilan dan akuntabilitas peradilan tidak seharusnya dipertentangkan.

Independensi diperlukan untuk melindungi hakim dari intervensi, sedangkan akuntabilitas diperlukan untuk menjaga masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan.

Kedua prinsip tersebut, kata dia, apabila berjalan beriringan dapat membantu membangun peradilan yang bersih, berwibawa, dan dipercaya masyarakat.

Hamzah juga mengingatkan mahasiswa bahwa pendidikan hukum tidak berhenti pada kemampuan membaca aturan atau menyusun argumentasi, tetapi juga perlu membentuk insan hukum yang memiliki keteguhan moral dan kepekaan terhadap keadilan.

Baca juga: KY pantau langsung sidang kasus pembunuhan mahasiswi di NTB

Ketua Komisi Yudisial RI Abdul Chair Ramadhan berfoto bersama peserta kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (30/9/2026). ANTARA/HO-Unhas

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.