Semarang (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menerima usulan 174 wilayah yang akan menjadi Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Redam) yang merupakan instrumen strategis berbasis masyarakat untuk meredam potensi konflik di tingkat lokal.
"Diusulkan untuk selanjutnya diverifikasi," kata Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai saat sosialisasi pembentukan Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian di Semarang, Rabu.
Ia menargetkan pembentukan Kampung Redam dapat terealisasi sekitar tahun 2028 hingga 2029 melalui peraturan presiden yang menjadi dasar.pembentukannya.
Melalui Kampung Redam, lanjut dia, Kementerian HAM akan terjun langsung membantu menyelesaikan konflik melalui penyediaan mediator.
"Menyelesaikan mungkin belum tentu, namun minimal membantu negara untuk meminimalisasi ketidakadilan," katanya.
Ia menambahkan Kampung Redam diharapkan bisa membantu orang kecil mencari keadilan.
Menurut dia, negara harus hadir secara nyata dalam ikut membantu menyelesaikan konflik sosial dengan melibatkan pemerintah daerah dan aparat keamanan.
"Tidak boleh ada konflik yang mengancam integritas," tambahnya.
Adapun usulan 174 Kampung Redam tersebar di 81 kabupaten/ kota di 28 provinsi.
Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.