Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) perlu diikuti dengan kesiapan permintaan (demand) industri agar tambahan energi bersih dapat disalurkan dan dimanfaatkan secara produktif.
Ketua Umum HKI A Ma’ruf Maulana menyampaikan tantangan berikutnya bukan semata mengejar kapasitas terpasang, tetapi memastikan energi yang dihasilkan dapat sampai kepada pengguna dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
HKI kata dia dalam keterangan resmi dikonfirmasi di Jakarta, Jumat menyambut positif Program PLTS 100 GWp yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari strategi menuju kemandirian dan ketahanan energi nasional.
“Target 100 GWp merupakan langkah besar yang perlu kita dukung bersama. Dari perspektif industri, ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa gigawatt yang berhasil dipasang, tetapi berapa besar energi yang benar-benar dapat disalurkan dan dimanfaatkan secara produktif. Karena itu, pembangkit, grid, storage, dan demand perlu tumbuh sebagai satu sistem,” kata Ma’ruf.
Menurut Ma’ruf, produksi energi surya yang berfluktuasi mengikuti waktu dan kondisi cuaca membutuhkan fleksibilitas sistem kelistrikan melalui penguatan transmisi dan distribusi, Battery Energy Storage System (BESS), digitalisasi jaringan, serta pengelolaan beban.
“Pembangkit, grid, storage, dan demand mempunyai kecepatan pembangunan yang berbeda, padahal pada akhirnya semuanya harus bertemu. Kalau salah satunya bergerak jauh lebih lambat, akan muncul bottleneck. Tantangannya adalah bagaimana empat elemen tersebut direncanakan secara paralel sejak awal,” ujarnya.
HKI menilai kawasan industri dapat memainkan peran strategis sebagai sisi permintaan karena menghimpun kebutuhan listrik dalam jumlah besar pada wilayah yang terkonsentrasi. Profil beban, rencana ekspansi, dan kebutuhan energi bersih di kawasan industri dinilai relatif lebih mudah dipetakan dan diagregasikan.
“Kawasan industri pada dasarnya merupakan pusat demand. Kita mengetahui tenant-nya, kebutuhan listriknya, rencana ekspansinya, bahkan dapat memproyeksikan pertumbuhan kebutuhannya. Informasi ini dapat dipertemukan dengan perencanaan energi terbarukan sehingga supply dan demand bertemu sejak tahap perencanaan,” ujarnya.
HKI juga menilai pengembangan energi terbarukan perlu semakin terintegrasi dengan peta pertumbuhan industri. Hal itu mencakup lokasi pusat pertumbuhan industri, proyeksi kebutuhan listrik, kesiapan jaringan, serta kebutuhan energi bersih dalam perencanaan pemerintah, PLN, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, dan pelaku usaha.
Dalam RUPTL 2025–2034, PLN merencanakan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer sirkuit serta tambahan sistem penyimpanan energi sebesar 10,3 GW yang terdiri atas 6 GW pumped storage dan 4,3 GW BESS.
Ma’ruf menegaskan keberhasilan program tersebut pada akhirnya tidak hanya diukur dari kapasitas pembangkit yang terpasang.
“Ketika pembangkit, grid, storage, dan demand dirancang sebagai satu ekosistem, transisi energi dapat berjalan bersama dengan industrialisasi, memperkuat daya saing, menarik investasi berkualitas, dan membawa Indonesia menuju sistem energi yang semakin mandiri dan rendah karbon,” ucap Ma’ruf.
Baca juga: Kemnaker tekankan pentingnya pelindungan pekerja di kawasan industri
Baca juga: Kemenperin perkuat kawasan jadi instrumen pacu industri halal
Baca juga: Panja RUU Kawasan Industri bongkar persoalan perizinan
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.