PDIP bersedia fasilitasi penganut kepercayaan bertemu Presiden

PDIP bersedia fasilitasi penganut kepercayaan bertemu Presiden

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Jakarta (ANTARA News) - PDI Perjuangan siap memfasilitasi Kelompok Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang ingin menyampaikan isi hati mereka secara langsung kepada Presiden Joko Widodo, kata Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menerima rombongan Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di Kantor DPP PDI Perjuangan, Kamis.

Niatan bertemu presiden itu disampaikan pimpunan Kelompok Penganut Kepercayaan dalam audiensi itu.

"Karena niat ketemu presiden belum terlaksana, nanti kami akan bicara dengan presiden supaya ibu bapak sekalian bisa bertemu dan diterima oleh presiden," kata Hasto disambut tepuk tangan dan sorakan gembira para peserta audiensi.

Audiensi itu diikuti 28 orang pemimpin Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mereka ditemani Nia Sjarifudin dari Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, dan mantan Komisioner Komnas Perempuan Andy Yentriyani.

Ke-28 orang itu mengapresiasi komitmen PDIP dalam melindungi hak warga negara seperti termuat dalam Pembukaan UUD 1945.

Andy Yentriyani mengatakan, dalam kehidupan sehari-hari, para warga penganut Kepercayaan masih didiskriminasi secara terbuka. Mulai dari kebebasan dalam melaksanakan ibadahnya, hingga hak administrasi kependudukan. Belum lagi Perda-Perda yang dianggap mereka dikriminatif.

"Harapan kami, PDIP bisa menjadi lokomotif yang merangkul semua pihak, mendorong pemerintah pusat sebagai kunci perubahan," kata Andy.

Pimpinan Kelompok Penganut Kepercayaan menceritakan berbagai diskriminasi dan perlakuan tak adil yang mereka rasakan. Seperti Komunitas Sunda Wiwitan yang secara terbuka didiskriminasi oleh birokrasi pemerintahan di Kuningan, Jawa Barat.

Lalu kasus siswa ZN di Semarang, Jawa Tengah, yang tak dibolehkan naik kelas karena kurikulum hanya memfasilitasi enam agama.

Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Indonesia saat ini berpeluang besar menghentikan tindakan diskriminasi itu. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan Keputusan Presiden tentang penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Hal itu berarti ada pengakuan terhadap pidato Bapak Bangsa Soekarno pada 1 Juni 1945 tentang Pancasila.

Dalam pidato itu, kata Hasto, ditelurkan prinsip ketuhanan yang berkebudayaan di mana Indonesia dibangun untuk semua; bukan untuk orang per orang atau untuk per kelompok saja. Negara juga wajib mengatasi perbedaan paham dan golongan.

"Kami akan cari ruang bersama sambil membangun kesadaran bersama untuk menghapus diskriminasi itu," kata Hasto.

Secara internal, PDIP juga akan membentuk Badan Kebudayaan Nasional sesuai amanat Kongres terakhir partai itu, untuk menghidupkan tradisi bangsa sehingga menjadi bagian kekal kehidupan Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2016

Baca syahadat & ikrar, 16 pengikut aliran Hakekok dipulangkan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar