Mendagri inspeksi pelaksanaan program bedah rumah di Purwakarta

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menggelar inspeksi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai sasaran.

Mendagri melakukan peninjauan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Keduanya mengecek kondisi rumah yang diusulkan menerima bantuan sekaligus berdialog dengan warga, di antaranya Eti Nurhayati dan Amung.

"Ini Bapak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan, dititipkan Bapak Presiden untuk memperbaiki rumah Ibu," kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Inspeksi itu dilakukan Mendagri bersama Menteri PKP di Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (2/10).

Eti mengaku senang rumah yang ia huni bersama keluarga mendapat perhatian dari pemerintah. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan Kementerian PKP, rumah Eti memenuhi sejumlah kriteria untuk mendapatkan bantuan.

Kondisinya antara lain ditandai dengan rangka atap yang rapuh, sebagian dinding yang rusak, serta genteng yang mengalami kerusakan sehingga kerap bocor saat hujan.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Menurutnya, kondisi rumah dan profil calon penerima perlu diperiksa agar program tidak salah sasaran.

"Saya tidak mau tidak tepat sasaran. Jangan rumah yang bagus, rumah orang menengah, kaya yang diperbaiki, dan rumahnya masih bagus. Makanya tadi dicek soal profilnya bagaimana," tuturnya.

Setelah meninjau rumah warga, Mendagri bersama Menteri PKP menyaksikan proses Pemilihan Toko Terbuka (PTT) untuk BSPS. Adapun kehadiran keduanya tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk memastikan masyarakat memperoleh hunian layak.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa Barat, serta pihak terkait lainnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.