Seharusnya tak ada relaksasi lagi, alias tak ada kompromi lagi untuk menerapkan sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026

Jakarta (ANTARA) - Hak paling mendasar konsumen saat menggunakan suatu produk adalah aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.

Ketiga aspek ini tak boleh ditawar, apalagi direduksi. Bahkan hak keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bisa dimaknai secara meluas, bukan hanya hak keamanan, keselamatan, dan kenyamanan secara duniawi, tetapi juga punya dimensi spiritualitas dan teologis.

Dari sisi duniawi, ketiga hak itu bisa terakomodasi dalam bentuk standardisasi (SNI) dan kepatuhan terhadap higienitas kesehatan untuk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika.

Ketiga hak tersebut terwadahi dalam berbagai regulasi/hukum positif, seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Kesehatan, UU Pangan, UU Ketenagalistrikan, UU Perbankan, UU Penerbangan, UU Jalan, dan banyak lagi regulasi lainnya.

Selanjutnya, dalam ranah spiritualitas dan teologis, aspek kenyamanan, keamanan dan keselamatan terwadahi dalam aspek kehalalan suatu produk.

Puncak regulasi yang mengakomodasi terkait kehalalan adalah UU Jaminan Produk Halal (UU JPH). Walau sebelumnya, secara sektoral, UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan, dan UU Peternakan juga sudah mengakomodasi pengaturan masalah kehalalan suatu produk meski masih bersifat voluntary. Sementara UU JPH sudah berkarakter mandatory (wajib halal) untuk semua produk yang telah ditetapkan.

Merujuk pada UU JPH tersebut, sifat mandatory kehalalan suatu produk adalah harus mengantongi sertifikat halal. Dan logo/label halalnya pun telah ditentukan, yakni logo halal Indonesia, berupa "gunungan wayang", berwarna ungu muda. Tanpa mengantongi sertifikat dan logo halal yang sesuai UU JPH tersebut, maka suatu produk belum berhak mengklaim bahwa produknya halal.

UU JPH disahkan DPR pada 25 September 2014, dan dimandatkan akan berlaku efektif pada 18 Oktober 2026. Total masa transisi selama 12 tahun. Sehingga semua produk yang dimandatkan halal, pada 18 Oktober 2026 harus mengantongi sertifikat halal, alias "Wajib Halal Oktober".

Merujuk pada data BPJPH, per 2 September 2026 secara nasional terdapat 14.602.819 produk yang sudah bersertifikat halal, dan 80 persen di antaranya sertifikasi halal dari sektor UKM dan UMKM.

Ada pun kategori produk wajib halal per 18 Oktober 2026, berdasar PP No. 42/2024 adalah: makanan, minuman, bahan baku dan bahan tambahan pangan, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi dan produk rekayasa genetika, barang gunaan yaitu sandang, penutup kepala, aksesoris, perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan ibadah umat Islam, alat tulis, perlengkapan kantor, dan terakhir adalah kategori alat kesehatan kelas risiko.

Intinya semua yang dikonsumsi, dipakai, dan bersentuhan langsung dengan manusia adalah wajib mengantongi sertifikat halal. Pertanyaannya, apakah momen "Wajib Halal Oktober" akan dipatuhi oleh pelaku usaha yang sampai kini belum mengantongi sertifikasi halal, dan bagaimana pula mitigasinya?

Tak ada relaksasi lagi

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.