"Permodalan selama ini kerap menjadi kendala teman-teman UMKM. Padahal, akses permodalan sebenarnya cukup banyak, seperti lewat kredit usaha rakyat (KUR)," katanya di Semarang, Sabtu.
Hal itu disampaikan legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I yang meliputi Kota Semarang, Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kendal itu saat reses di Kecamatan Ngaliyan Semarang.
Diakuinya, permasalahan permodalan bagi UMKM selalu menjadi pertanyaan masyarakat dalam setiap kegiatan serap aspirasi masyarakat atau reses yang digelarnya di daerah-daerah pemilihannya.
Ari, sapaan akrab Juliari menjelaskan permodalan juga bisa diakses melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM), perbankan, termasuk pemerintah daerah setempat.
"Bu Wawali (Hevearita Gunaryanti Rahayu, red.) tadi juga sampaikan di Dinas Koperasi juga ada. Hanya saja kendalanya teman-teman (UMKM, red.) kurang aktif dalam mencari akses modal," katanya.
Namun, kata politikus PDI Perjuangan tersebut, permodalan juga kerap kali terkendala agunan yang dipersyaratkan, sementara para pelaku UMKM tidak cukup agunan untuk mendapatkan modal.
"Makanya, teman-teman UMKM harus aktif mencari akses (modal, red.). Tetapi, harus berbentuk badan hukum. Perorangan, ya, bisa, namun harus ke bank dengan persyaratan agunan itu tadi," katanya.
Dari pemerintah daerah, anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi industri, perdagangan, dan koperasi itu, hampir semua sudah menganggarkan meski dari besaran anggaran tetap tidak mencukupi.
"Soal cukup atau tidak cukup, pasti tidak cukup. Namun, dengan anggaran yang ada hampir semua pemda sudah menganggarkan (modal UMKM, red.). Di luar itu kan bisa juga melalui koperasi," katanya.
Maka dari itu, Ari menyayangkan banyak koperasi yang mati suri karena tidak bisa dibantu oleh pemerintah, padahal keberadaan koperasi bisa membantu pengembangan sektor UMKM yang ada.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu yang hadir pada kesempatan itu menyebutkan UMKM bisa mengakses modal melalui Dinas Koperasi dengan bunga rendah, yakni 7 persen.
"Dari badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Kota Semarang juga punya Perusahaan Daerah (PD) BPR Bank Pasar yang juga bisa menyalurkan pinjaman lunak," pungkas Ita, sapaan akrab Hevearita.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
