Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Universitas Airlangga (Unair) Taufik Rahman menyatakan tidak setuju dengan penerapan metode pembuktian terbalik untuk menentukan aset yang dirampas dari sebuah tindak pidana, sebagaimana yang tengah dipertimbangkan di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Menurut dia, dalam metode tersebut, pembuktian aset yang terkait dengan tindak pidana dibebankan kepada terdakwa. Namun, dia menilai hal tersebut justru bertentangan dengan asas peradilan berimbang (fair trial).
"Jadi beban pembuktian yang saya maksud ini tetap berada kepada aparat penegak hukum. Jadi saya pribadi tidak setuju ketika beban itu kemudian dibalikkan menggunakan beban pembuktian terbalik, saya tidak setuju," kata Taufik saat rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Ia mengatakan bahwa sebuah aset dapat dirampas jika putusan pengadilan menyatakan bahwa aset tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat dengan tindak pidana tertentu.
Sementara itu, menurut dia, metode pembuktian terbalik justru membuka peluang adanya perampasan aset meskipu aset tersebut sebenarnya diragukan memiliki keterkaitan dengan tindak pidana tertentu.
Baca juga: Pakar sebut perampasan aset tanpa pemidanaan rentan disalahgunakan
Oleh karena itu, dia mengusulkan agar RUU Perampasan Aset tidak mencantumkan ketentuan tersebut. Menurut dia, aparat penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum merupakan pihak yang semestinya mencari bukti-bukti keterkaitan sebuah aset dengan tindak pidana tertentu.
Ia menilai penerapan metode tersebut berpotensi menempatkan terdakwa pada posisi yang tidak seimbang. Sebab, kata dia, terdakwa mesti berhadapan dengan negara yang digambarkannya memiliki sumber daya dan otoritas lebih besar.
Selain itu, dia juga menilai metode pembuktian terbalik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang (abuse of power), mengingat kekuatan hukum terdakwa menjadi jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang dimiliki negara.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar RUU Perampasan Aset mengatur secara jelas standar pembuktian dalam perkara perampasan aset tanpa pemidanaan. Dalam hal ini, Taufik menyarankan bahwa keterkaitan aset dengan tindak pidana dapat dibuktikan dengan standar clear and convincing evidence.
Baca juga: Pakar minta RUU Perampasan Aset tak atur kekayaan tak wajar
Baca juga: Guru Besar FHUI: RUU Perampasan Aset instrumen ambil hasil kejahatan
Baca juga: Pakar minta Badan Pemulihan Aset independen cegah konflik kepentingan
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.