Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat) dan Sinabang (Kabupaten Simeulue) adalah dua daerah yang memiliki hubungan erat seperti orangtua dan anak walaupun dipisahkan oleh panjangnya lautan Samudera Hindia Indonesia.
Gempa bumi disusul gelombang tsunami 2004 menyebabkan hubungan jalur laut kedua daerah ini terputus karena infrastruktur pelabuhan Meulaboh di Suak Indra Puri, Kecamatan Johan Pahlawan telah hancur porak-poranda.
Pemerintahan Jokowi Dodo (Jokowi)-Yusuf Kalla (JK) mewujudkan impian masyarakat kedua daerah ini untuk menyatu kembali lebih dekat, melalui program pengembangan tol laut Indonesia untuk memperkuat poros maritim.
Sebagai langkah awal pada Jumat 5 Agustus 2016 Kementrian Perhubungan RI, PT ASDP Indonesia (Persero), Dishub Aceh, Dishubtel Aceh Barat serta Syahbandar melakukan uji sandar untuk mengetahui kelayakan beroperasinya pelabuhan penyebarangan Meulaboh di Kuala Bubon, Kecamatan Sama Tiga.
Dengan beroperasinya pelabuhan penyeberangan Meulaboh-Sinabang sangat membantu terpenuhinya animo masyarakat yang semakin tinggi, selama ini tidak terangkut optimal karena layanan treyek pengangkutan masih terbatas.
"Ini memang sudah sangat lama diharap dan dinantikan masyarakat kita di Simeulue, selama ini paling banyak masyarakat kita tujuannya ke daratan Meulaboh maupun ke Banda Aceh mengunakan pelabuhan Labuhan Haji,"kata Kepala Dinas Perhubungan Simeulue Narmaidin.
Jadwal pengangkutan masyarakat dengan dua unit kapal feri KMP Teluk Sinabang dari Simeulue menuju daratan Labuhan Haji adalah empat kali dalam satu minggu, kemudian satu unit KMP pelabuhan Singkil melayani dua kali dalam satu minggu.
Idealnya layanan pengangkutan terpenuhi setiap hari, melalui pelabuhan Meulaboh nanti diharapkan dapat terpenuhi trayek delapan kali dalam satu minggu, artinya juga ada satu kali trayek untuk jam siang hari.
Harapan besar masyarakat Simeulue dan masyarakat pebisnis, pemerintah pusat merealisasikan usulan Pemerintah Provinsi Aceh terhadap penambahan kapal baru untuk mengoptimalkan pelayanan tol laut Indonesia.
Karena yang sering mengalami kendala pada saat-saat tertentu adalah pengangkutan kendaraan yang mengangkut barang kebutuhan pokok masyarakat menuju Simeulue yang didatangkan dari pasar Medan Sumatera Utara karena kapasitas kapal penyeberangan sangat terbatas.
"Kita yang dari Simeulue inikan pada hakikatnya berharap ada satu kepastian jadwal transportasi ke daratan itu setiap hari, terserah itu mau gunakan jalur mana. Beroperasinya pelabuhan Meulaboh ini semoga menjadi alternatif,"imbuhnya.
Kado HUT RI ke-71
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, menaruh harapan besar pengoperasian pelabuhan penyeberangan di Kuala Bubon, kecamatan Samatiga tersebut terlaksana pada 17 Agustus 2016 sebagai kado istimewa Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Aceh Barat Saiful AB menuturkan, kepala daerah mengharapkan segera keluarnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh terhadap jadwal dan administrasi syarat beroperasinya pelabuhan itu.
"Setelah uji sandar sukses, lulus semua dan Bupati Aceh Barat HT Alaidinsyah berkeinginan keras harus segera beroperasi. Telah kita usulkan pada 17 Agustus 2016 beroperasi dan peresmiannya dijadwalkan pada 17 September 2016 bertepatan HUT Perhubungan RI,"sebutnya usai uji sandar mengunakan KMP Teluk Sinabang.
Pelabuhan penyeberangan tersebut merupakan proyek multi years sejak 2010 dengan total serapan anggaran APBN senilai Rp85,5 miliar, di lokasi UPTD Pelabuhan itu juga telah disediakan terminal penumpang dan kendaraan.
Harapan baru pemerintah daerah setempat, selain mengabulkan impian masyarakat beroperasinya pelabuhan di Meulaboh menjadi salah satu peluang tumbuhnya pusat perekonomian baru bagi pemerintah dan masyarakat Aceh Barat di kawasan pesisir setempat.
Pemkab Aceh Barat akan menyediakan sarana pendukung transportasi darat untuk setiap rute keberangkatan maupun kepulangan Kapal Feri yang beroparasi melalui pelabuhan tersebut, sementara berkenaan tarif kapal ditentukan oleh PT ASDP.
Dua unit kapal yang melayani masyarakat Simeulue menuju daratan maupun sebaliknya adalah berkapasitas mesin dibawah 1000 Grosstone (GT), sehingga pada momen tertentu sering terjadi penumpukan kendaraan dan penumpang.
Dalam pengajuan pengadaan kapal motor penyeberangan dari Dishub Aceh kepada pemerintah pusat hendaknya dikabulkan adanya penambahan kapal baru dengan kapasitas yang lebih maksimal demi terpenuhinya animo masyarakat.
"Uji sandar ini merupakan babak baru, sebelumnya terkendala karena cuaca ekstrim. Kita berharap sesuai apa yang disampaikan bapak bupati, ini akan membangkitkan sentra perekonomian baru di Aceh Barat,"jelas Saiful AB.
Uji coba sandar dilakukan PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Singkil yang dihadiri Kasubdit Pelabuhan Penyerangan Direktorat Prasarana Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Johnny Siagian.
Sudah lebih 11 tahun sudah pelayanan jasa penyeberangan dari Simeulue kepulauan terluar menuju daratan maupun sebaliknya dialihkan lewat Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji, Aceh Selatan dan Singkil, Kabupaten Singkil.
Jarak tempuh Labuhan Haji-Simeulue sekitar 87 mil atau sekitar 8 jam, sementara bila melalui trayek Meulaboh-Simeulue harus menempuh perjalanan 105 mil atau sekitar 9-10 jam mengunakan Kapal Motor Penyeberangan (KMP) pemerintah.
Persoalan selama ini adalah masyarakat umum harus mengeluarkan kos biaya transportasi darat dan membutuhkan waktu lebih banyak untuk tujuan daratan Meulaboh maupun ke Banda Aceh.
Dikaji secara efektifitas pelayaran lewat pelabuhan Labuhan Haji maupun Singkil, memang lebih menguntungkan kepada pelaku bisnis atau pengusaha yang mendatangkan barang sembako maupun kebutuhan penting dari pasar Medan Sumatera Utara.
Terpangkasnya jarak tempuh jalur darat masyarakat akan dapat mengurangi kos transportasi jalur darat hingga mencapai Rp50.000/orang, demikian halnya untuk waktu jarak tempuh minimal terpangkas hingga 3,5 jam.
Kabupaten Aceh Barat saat ini bertekad menjadi pusat pendidikan untuk wilayah Barat dan Selatan Aceh (Barsela), sebab telah tersedia tiga perguruan tinggi negeri serta belasan kampus swasta yang menjadi pilihan masyarakat Aceh.
Sebab itu apabila akses transportasi jalur darat maupun jalur laut mendukung, tentunya cukup mempermudah terwujudnya daerah itu sebagai pusat pendidikan, pusat perdagangan dan pusat perekonomian di Barsela.
"Harapan kami memang sejak dari dulu pelabuhan Meulaboh bisa berfungsi kembali. Kami ke Aceh Barat untuk kuliah karena paling dekat di bandingka ke Banda Aceh,"kata Jasrul, salah seorang mahasiswa berasal dari Simeulue.
Selama ini pelajar yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Aceh Barat harus menyeberang lewat pelabuhan Labuhan Haji Aceh Selatan, kemudian naik kendaraan jalur darat menghabiskan biaya Rp35.000 barulah sampai ke Meulaboh.
Sementara yang menuju ke Banda Aceh harus sambung kendaraan di terminal bus Meulaboh dengan menambah ongkos mobil Rp100.000, menurut dia hampir 11 tahun terakhir biaya pendidikan sangat mahal terbeban oleh biaya transportasi.
Meskipun beberapa tahun terakhir telah ada KMP Sabuk Nusantara yang sesekali singgah ke dermaga pelabuhan Jetti Meulaboh, maupun ke Aceh Jaya, namun tetap saja tidak bisa rutin dan digunakan sesuai keperluan masyarakat.
Belum lagi berbicara saat hari mudik lebaran maupun saat-saat memasuki musim libur panjang, masyarakat hendak pulang kampung tertahan dan sempat terlantar di pelabuhan Labuhan Haji karena tidak bisa diangkut oleh berbagai kendala.
Oleh Anwar
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
