Kami sudah menuntaskan penyidikannya dan sekarang sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi menyerahkan dua tersangka kasus pembukaan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ilegal sekitar 19,5 hektare di Desa Sabura, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat (Sulbar), kepada jaksa penuntut umum.

Kedua tersangka berinisial PSP dan AS diduga menjadi aktor utama yang menggerakkan pembukaan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit serta pembangunan badan jalan menggunakan alat berat.

"Kami sudah menuntaskan penyidikannya dan sekarang sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Dari kasus ini kami juga melihat pentingnya memperkuat pengawasan kawasan," kata Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi Ali Bahri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Selain pembukaan kawasan hutan ilegal, kata dia, di dalam kawasan itu juga dibuka badan jalan sepanjang sekitar 400 meter dengan lebar empat meter menggunakan ekskavator.

Baca juga: Prabowo tegaskan Satgas PKH ujung tombak selamatkan kekayaan negara

Satu ekskavator yang digunakan untuk membuka kawasan hutan turut disita dan menjadi barang bukti dalam perkara tersebut.

PSP dan AS ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Juli 2026. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 pada 28 September 2026, keduanya beserta barang bukti diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar pada 5 Oktober 2026 untuk proses penuntutan.

Keduanya dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta ketentuan penyesuaian pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

Para tersangka terancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp7,5 miliar.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan praktik jual beli kawasan hutan dapat menjadi awal penguasaan dan perubahan fungsi kawasan secara ilegal.

Baca juga: Kemenhut: Penegakan hukum perkuat perlindungan kawasan hutan

"Kerusakan hutan tidak selalu dimulai dengan pembukaan besar-besaran. Sering kali bermula ketika kawasan mulai diperjualbelikan, dikuasai, kemudian jalan dibuka dan tutupan hutannya perlahan berubah," kata Dwi.

Ia menegaskan penegakan hukum perlu dilakukan sejak awal untuk memutus praktik penguasaan kawasan secara ilegal, termasuk terhadap pihak yang menggerakkan dan memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.

Ali Bahri menambahkan Kemenhut terus meningkatkan sinergi dengan pengelola kawasan, pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan pihak terkait untuk memperkuat pengawasan di tingkat tapak.

"Jangan sampai kawasan sudah terbuka luas dan alat berat sudah masuk baru kita bergerak," ujarnya.

Kemenhut juga mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan sejak dini aktivitas yang berpotensi merusak atau mengubah fungsi kawasan hutan.

Baca juga: Kemenhut tangkap dua pembalak di hutan lindung Lampung Selatan

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.