Ini mencederai fisik dan mental korban sekaligus mencoreng muruah pesantren yang seharusnya menjadi ruang paling aman dan mulia bagi anak-anak kita
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menegaskan komisinya akan mengawal penanganan kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan.
Dewi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas Perempuan, dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, Rabu (7/10), kekerasan seksual merupakan tindakan yang keji.
“Ini mencederai fisik dan mental korban sekaligus mencoreng muruah pesantren yang seharusnya menjadi ruang paling aman dan mulia bagi anak-anak kita,” katanya.
Rapat tersebut membahas perlindungan korban kekerasan seksual menyusul sejumlah kasus di lembaga pendidikan keagamaan, termasuk Pondok Pesantren ABW di Lombok Tengah dan Pondok Pesantren MBS di Jombang.
Dewi mengatakan Komisi XIII DPR RI bersama LPSK, Komnas Perempuan, dan LPA Kota Mataram menyepakati empat langkah utama untuk memperkuat penanganan dan perlindungan korban.
Langkah pertama ialah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta pendamping korban guna mempercepat penanganan perkara di Pondok Pesantren ABW dan MBS.
Baca juga: Pakar: Kekerasan seksual pondok pesantren terjebak "spiral keheningan"
Dewi mengatakan Kementerian Agama perlu memperketat pengawasan tata kelola seluruh lembaga pendidikan keagamaan, termasuk penerapan standar perlindungan anak dan evaluasi secara berkala.
“Kementerian Agama harus tegas dan proaktif: evaluasi berkala, standar perlindungan anak yang ketat, dan penindakan tanpa kompromi. Izin operasional harus dicabut bagi lembaga yang lalai atau membiarkan kejahatan ini terjadi,” ucapnya.
Langkah kedua ialah mengusulkan rapat gabungan dengan Pimpinan DPR RI, kementerian dan lembaga terkait, serta aparat penegak hukum untuk merumuskan penyelesaian secara menyeluruh.
Rapat gabungan tersebut akan didukung data dan fakta dari LPSK, Komnas Perempuan, dan LPA Kota Mataram sebagai bahan dalam merumuskan langkah penanganan kasus.
Langkah ketiga, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diminta mengevaluasi pemberian remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas bagi terpidana kekerasan seksual.
Baca juga: Polisi dalami dugaan kekerasan seksual santri di dua ponpes Lombok Barat
Kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian juga diminta mengoptimalkan kemampuan terpidana dalam memenuhi kewajiban pembayaran restitusi kepada korban.
Langkah keempat ialah mempercepat pembentukan perwakilan LPSK di daerah agar akses korban terhadap layanan perlindungan dan pendampingan dapat lebih mudah.
Dewi menegaskan Komisi XIII DPR RI akan terus mengawal proses penegakan hukum atas kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan agar pelaku mendapatkan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tidak ada ruang kompromi. Efek jera harus nyata. LPSK wajib memberi pendampingan psikologis, medis, dan hukum yang menyeluruh. Keselamatan dan masa depan santri adalah prioritas utama,” katanya.
Baca juga: Bechi bebas bersyarat, KPAI soroti pemenuhan hak restitusi korban
Baca juga: Kemenag susun pedoman pesantren ramah anak, panduan cegah kekerasan
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.