Jakarta (ANTARA) - Ukuran keberhasilan TNI dan Polri sedang digeser, dari seberapa kuat institusinya menuju seberapa besar kepercayaan rakyat kepadanya.
Pergeseran itu terbaca dari taklimat Presiden Prabowo Subianto kepada 800 perwira tinggi TNI dan Polri dari seluruh Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/10).
Pokok arahannya adalah integritas, penghapusan ego sektoral, kecepatan membantu warga, dan kepercayaan publik. Presiden juga mengingatkan kembali jati diri kedua institusi, yakni TNI sebagai tentara rakyat dan Polri sebagai polisi masyarakat.
Sejatinya, identitas itu sudah lama tertulis dalam doktrin. Ketika diulang di hadapan jajaran perwira tinggi, ia berfungsi sebagai standar penilaian. Kesiapan satuan tetap dihitung, tetapi seberapa cepat satuan itu hadir ketika warga membutuhkan?
Presiden mengundang 800 perwira tinggi sekaligus, ditambah sejumlah purnawirawan, dan berbicara selama sekitar enam jam, adalah penekanan yang terlampau jelas untuk dikesampingkan seberapa pentingnya pertemuan tersebut.
Struktur penyampaian pesan dari Presiden langsung ke para perwira tinggi juga merupakan simbol tegas. Biasanya arahan turun berjenjang dari pimpinan pusat ke komando wilayah. Kali ini para pemegang komando di daerah menerimanya bersamaan, sehingga pemahaman atas arahan Presiden tidak bergantung pada penerusan di tiap tingkat.
Walau memang sebenarnya pola tatap muka seperti ini konsisten sepanjang tahun. Pada Februari, Rapat Pimpinan TNI-Polri untuk pertama kalinya digelar di Istana Kepresidenan. Pada Mei, Presiden memberi taklimat kepada sekitar 1.000 perwira siswa Sesko TNI dan Sespimmen Polri di Seskoad, Bandung. Pada Juli, saat melantik 1.177 perwira remaja, ia meminta perwira muda menguasai kecerdasan buatan dan siber.
Taklimat Oktober datang sepekan setelah Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri. Jajaran Polri pun menerima arahan Presiden pada pekan pertama kepemimpinan Kapolri yang baru.
Ancaman baru
Kebutuhan menyamakan pemahaman muncul karena wujud ancaman yang dihadapi negara berubah. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyebut ancaman siber, informasi, dan hibrida sebagai bagian dari lingkungan strategis yang makin kompleks.
Menko Polkam Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Presiden memperkirakan perang ke depan bersifat hibrida dan memakai alat jarak jauh, seperti pesawat nirawak. Fakta yang berujung pada penilaian baru rekrutmen prajurit dan polisi, dengan menimbang kemampuan intelektual, tidak semata fisik.
Arah itu sudah mulai diterjemahkan ke dalam pelatihan. Akhir Agustus, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI meninjau Complex Warfare Course di Pusdiklatpassus, Batujajar, Jawa Barat. Materinya mencakup operasi siber, peperangan elektronika, dan penggunaan wahana nirawak di udara serta permukaan laut.
Peserta juga berlatih mengoordinasikan serangan udara, kapal perang, dan pasukan darat secara langsung dalam satu skenario. Kemampuan semacam itu menuntut prajurit yang cakap membaca data dan mengoperasikan sistem, sehingga syarat rekrutmen yang menimbang kemampuan intelektual menjadi kelanjutan yang wajar.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.