Karena salah satu kesulitan yang kami miliki antar lembaga pemerintah, contoh antara pusat dengan daerah, itu kadang saling mempertahankan ego masing-masing

Mataram (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendorong peningkatan integrasi dan interoperabilitas data lintas instansi pemerintah guna memperkuat koordinasi serta mendukung efektivitas pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan di tingkat pusat dan daerah.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan integrasi data menjadi salah satu hal penting untuk mengatasi kendala koordinasi antarlembaga, termasuk perbedaan pengelolaan data antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

“Karena salah satu kesulitan yang kami miliki antar lembaga pemerintah, contoh antara pusat dengan daerah, itu kadang saling mempertahankan ego masing-masing,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di kantor Balai Besar POM, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat.

Baca juga: Kemenkes-BPOM manfaatkan SatuSehat Logistik untuk awasi obat tertentu

Ikrar menjelaskan pemerintah telah mengembangkan berbagai upaya integrasi data secara nasional, termasuk melalui pemanfaatan sistem digital di bidang kesehatan seperti platform SatuSehat.

Menurut dia, sistem tersebut membantu pengumpulan berbagai informasi yang berkaitan dengan sektor kesehatan, termasuk data obat, puskesmas, dan instalasi farmasi.

Namun integrasi data di tingkat daerah masih memerlukan penguatan, khususnya dalam menghubungkan data antardinas dan instansi yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan program pemerintah.

Baca juga: BPOM jembatani riset kampus dengan industri lewat fitur BRIDGE

Ikrar menyoroti pentingnya pertukaran data antara instansi yang menangani urusan kesehatan, koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih terkoordinasi.

Nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi menjadi salah satu langkah untuk mendukung pertukaran data, termasuk data pelaku usaha.

Ikrar berharap penguatan interoperabilitas data dapat memperlancar koordinasi lintas instansi agar informasi yang dimiliki pemerintah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam mendukung pelaksanaan program di daerah.

Baca juga: BPOM: Sains regulatori kawal pesatnya inovasi berbasis mikrobioma

Pewarta: Sugiharto Purnama dan Ines Do'ariz
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.