Jakarta (ANTARA) - Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menegaskan, usulan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, khususnya Pasal 11 ayat (3), berfokus mempertahankan 106 kursi DPRD seperti pada Pemilu 2024, bukan menambah kuota secara drastis.
“DPRD DKI Jakarta tidak meminta penambahan kuota kursi baru secara drastis. Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana jumlah 106 kursi yang berlaku pada Pemilu 2024 dapat dipertahankan,” ujar Suhud di Jakarta, Sabtu.
Menurut Suhud, tanpa pengaturan khusus, jumlah kursi DPRD DKI Jakarta berpotensi turun menjadi 85.
Karena itu, proporsi keterwakilan perlu dijaga agar aspirasi masyarakat dapat terserap secara optimal mengingat Jakarta memiliki dinamika kependudukan, sosial, ekonomi, dan pemerintahan yang kompleks.
“Yang perlu kita kedepankan adalah kepentingan masyarakat. Keterwakilan yang proporsional menjadi faktor penting agar aspirasi warga dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti secara optimal,” ujarnya.
Baca juga: Pramono jelaskan soal wacana penambahan jumlah kursi DPRD DKI
Dia berharap pembahasan revisi UU DKJ dilakukan secara terbuka melalui koordinasi dan komunikasi antar lembaga, dengan mempertimbangkan kebutuhan Jakarta serta kepentingan masyarakat.
“Tujuannya bukan semata-mata mempertahankan angka, melainkan memastikan sistem keterwakilan di Jakarta tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Suhud.
Dia menambahkan, penguatan keterwakilan harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mempertahankan angka kursi.
“Penguatan keterwakilan diharapkan dapat bermuara pada penyerapan aspirasi yang lebih efektif serta kebijakan yang semakin responsif terhadap kebutuhan warga,” ucapnya.
Baca juga: DPRD DKI desak revisi UU DKJ ke Prolegnas, pertahankan jumlah kursi
Baca juga: DPRD DKI usul tambahan kursi jadi 180-220 saat rapat di Baleg DPR
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.