Jakarta (ANTARA) - Selama ini, kita sering mendengar cerita di kampung atau kompleks perumahan RSS bahwa ada dua keluarga yang sama-sama susah, tetapi yang satu dapat bantuan sosial, sementara yang satu lagi tidak pernah kebagian. Masalah ini biasanya terjadi karena data warga belum lengkap, atau orang yang seharusnya berhak justru tidak tercatat di kelurahan.
Kini, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merombak cara pembagian bansos agar lebih adil dan tepat sasaran lewat sistem baru bernama Perlinsos Digital.
Melalui sistem ini data penerima manfaat tidak lagi celah untuk ditentukan oleh selera seseorang atau kelompok pemenang pemilu. Semuanya dicek oleh sistem komputer yang adil dan terbuka. Siapa saja boleh mendaftar, dan tetangga bisa ikut mengawasi agar bantuan benar-benar jatuh ke tangan warga yang membutuhkan.
Bagi warga yang tidak punya ponsel pintar, tidak paham internet, atau sudah lanjut usia, pemerintah menyiapkan gerakan gotong royong bernama Gerakan Peduli Tetangga. Ada ratusan ribu relawan mulai dari tetangga sekitar, pengurus RT/RW, babinsa, hingga pendamping desa yang siap datang ke rumah untuk membantu mendaftarkan warga tanpa dipungut biaya sepeser pun.
Perubahan besar ini sesungguhnya membalik kebiasaan lama birokrasi bansos yang selama puluhan tahun berlangsung lamban dan tertutup. Dahulu, nasib seorang warga miskin ditentukan sepenuhnya dari meja ke meja, mulai dari surat pengantar RT, catatan kelurahan, hingga verifikasi berjenjang yang kerap tersangkut urusan perkenalan pribadi atau politik lokal. Ketika data ditutup rapat, kecurigaan pun tumbuh subur di tengah masyarakat.
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.