Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Nyumarno menegaskan fakta adanya luka pada korban tidak serta-merta membuktikan dirinya dan dua terdakwa lain melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.
Nyumarno di Cikarang, Senin, mengatakan pembuktian tindak pidana harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan fakta persidangan, termasuk mengenai peran masing-masing terdakwa.
Pernyataan tersebut disampaikan terkait nota pembelaan atau pledoi yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cikarang, Jumat (9/10).
"Luka terbukti tidak sama dengan pelaku terbukti. Peristiwa 30 Oktober 2025 di Restoran Shao Kao Cikarang, benar kami ada di sana dan benar kami sempat emosi akibat korban menggebrak meja dengan keras, tapi saya tegaskan bukan kami yang melakukan penganiayaan. Itu juga diperkuat keterangan para saksi," katanya.
Nyumarno merupakan terdakwa pertama dalam perkara dugaan penganiayaan tersebut bersama tenaga ahli Bupati Bekasi Eko Brahmantyo sebagai terdakwa kedua dan Basroni, sopir Nyumarno, sebagai terdakwa ketiga.
Menurut dia, keberadaan ketiga terdakwa di tempat kejadian maupun dalam satu rombongan tidak dapat serta-merta menjadi dasar untuk menyimpulkan mereka sebagai pelaku penganiayaan terhadap korban berinisial FA.
"Jaksa tidak bisa membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa kami yang melakukan pemukulan. Kami sedari awal persidangan secara tegas menyatakan tidak melakukan perbuatan seperti dituduhkan," ujarnya.
Ia meminta majelis hakim menilai peran dan pembuktian terhadap masing-masing terdakwa secara objektif serta tidak mendasarkan putusan pada asumsi.
"Ukuran putusan bukan apakah kami mungkin melakukan sesuatu. Ukuran putusan adalah apakah penuntut umum dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa masing-masing terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan," katanya.
Dalam nota pembelaan tersebut, Nyumarno bersama dua terdakwa lainnya meminta majelis hakim menyatakan mereka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.
Ketiganya juga memohon dibebaskan dari seluruh dakwaan, dikeluarkan dari tahanan setelah putusan bebas diucapkan sesuai ketentuan hukum, serta dipulihkan hak, kedudukan, harkat, dan martabat mereka.
Sebelumnya, jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Appludnopsanji dalam persidangan Senin (5/10) menuntut masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, serta meminta ketiganya tetap ditahan.
Dalam perkara tersebut, jaksa mendakwa ketiga terdakwa dengan Pasal 262 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Jaksa juga mengajukan dakwaan alternatif Pasal 262 ayat (1) atau Pasal 466 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Kuasa hukum sekaligus juru bicara terdakwa Riski Syah Putra Nasution mengatakan tuntutan jaksa harus diuji berdasarkan fakta, keterangan saksi, dan alat bukti yang terungkap selama persidangan.
"Kami menghormati kewenangan penuntut umum dalam mengajukan tuntutan. Tetapi bagi kami, tuntutan tersebut harus diuji dengan fakta-fakta yang benar-benar terungkap di persidangan. Jangan sampai kesimpulan dibangun di luar fakta pembuktian," katanya.
Setelah pembacaan nota pembelaan, perkara tersebut memasuki tahapan tanggapan jaksa penuntut umum atau replik.
Baca juga: KPK fokus usut dugaan aliran uang ke anggota DPRD Bekasi Nyumarno
Baca juga: KPK usut aliran uang saat periksa anggota DPRD Bekasi Nyumarno
Baca juga: KPK panggil wakil ketua dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi
Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.