Kota Bengkulu (ANTARA) - Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Bengkulu menuntut mantan Bupati Bengkulu Utara Imron Rosyadi dengan pidana penjara selama empat tahun enam bulan dalam perkara dugaan korupsi perizinan pertambangan PT Ratu Samban Mining (RSM).

JPU Kejati Bengkulu Ahmad Ghufroni di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Senin, mengatakan Imron juga dituntut membayar denda Rp1 miliar subsider 190 hari penjara.

Sementara itu, mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara Fadilah Marik dituntut empat tahun penjara serta denda Rp500 juta subsider 140 hari penjara.

"Yang jelas namanya proses peradilan pidana, kesimpulan JPU tertuang dalam tuntutan. Baik perkembangan dinamika persidangan maupun keterangan saksi, semuanya telah kami himpun dalam satu tuntutan dan kami simpulkan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan sesuai dengan surat tuntutan," kata Ghufroni.

Ia menyebut salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam tuntutan terhadap Imron adalah keterangan terdakwa yang dinilai berbelit-belit selama persidangan.

Kedua terdakwa dituntut terkait dugaan penyimpangan dalam proses pemindahan kuasa pertambangan kepada PT RSM ketika Imron menjabat sebagai Bupati Bengkulu Utara dan Fadilah bertugas di Dinas Pertambangan dan Energi.

Dalam dakwaan sebelumnya, jaksa menyebut Imron diduga menerima uang Rp600 juta dari Direktur Utama PT RSM saat itu, Sony Adnan, terkait pengurusan perizinan pertambangan batu bara.

Jaksa menyebut uang tersebut diserahkan melalui Fadilah dalam beberapa tahap menggunakan amplop.

Sebelum proses penyerahan uang dan penerbitan keputusan bupati, jaksa mendakwa Imron memerintahkan Fadilah menawarkan izin kuasa pertambangan PT Niaga Baratama kepada Sony Adnan.

Perintah tersebut kemudian ditindaklanjuti Fadilah dengan menemui Sony untuk membahas pengurusan pemindahan kuasa pertambangan dari PT Niaga Baratama kepada PT RSM.

Sementara itu, kuasa hukum Imron Rosyadi, Ilham Fatahillah, mengatakan pihaknya akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi untuk menanggapi tuntutan jaksa.

"Kami akan mengajukan pembelaan, tentunya semua pembelaan sebagaimana fakta persidangan sebenarnya," ujarnya.

Baca juga: KPK panggil pemilik hingga dua direksi PT Cahaya Mas Cemerlang

Baca juga: KPK sita apartemen Vinna Ledy yang diduga pemberian pengusaha

Baca juga: KPK kembali sita mobil dari anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy

Pewarta: Anggi Mayasari
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.