Beijing (ANTARA) - China menegaskan negara tersebut bukanlah anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sehingga menolak untuk mencampuri tindakan Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi terhadap lembaga tersebut.
"China bukan negara pihak dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Posisi China terkait isu-isu yang relevan tetap konsisten," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Senin (12/10).
ICC memiliki 125 negara yang menjadi negara pihak pada Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Dari jumlah tersebut, 33 negara berasal dari Afrika, 19 negara Asia Pasifik, 20 negara Eropa Timur, 28 negara Amerika Latin dan Karibia, serta 25 negara dari Eropa Barat dan kelompok negara lainnya. China, Amerika Serikat maupun Indonesia tidak termasuk di dalamnya.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengumumkan negara tersebut menjatuhkan sanksi terhadap ICC pada Jumat (9/10).
Rubio melalui pernyataan di media sosial mengatakan, "Kami akan melarang transaksi dengan pengadilan lepas kendali ini, memutus sumber dayanya, dan melumpuhkan kemampuannya untuk beroperasi melawan kami."
Rubio mengatakan AS akan melanjutkan kampanye untuk "membubarkan" pengadilan tersebut sampai warga AS tidak lagi terancam. Ia juga mengharapkan para sekutu untuk membantu "mengendalikan" ICC.
Sebelumnya, AS juga telah menjatuhkan sanksi individual kepada Presiden ICC Tomoko Akane yang merupakan warga negara Jepang, serta Abdoulaye Seye, seorang jaksa senior di ICC yang berasal dari Senegal.
Baca juga: Jepang prihatin dan tegaskan dukungan untuk ICC di tengah sanksi AS
Gelombang sanksi itu diberikan tak lama setelah mantan hakim ICC kelahiran Afrika Selatan, Navanethem Pillay, dinobatkan sebagai peraih Nobel Perdamaian tahun ini.
ICC, yang berkedudukan di Den Haag, merupakan lembaga pengadilan internasional independen yang bertugas mengadili individu-individu yang diduga melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, serta kejahatan agresi.
ICC hanya dapat menjalankan yurisdiksinya jika negara anggota tidak mampu atau tidak bersedia mengadili sendiri kasus-kasus kejahatan berat.
Meski begitu, statuta ICC juga memberikan kewenangan kepada lembaga itu untuk mengadili warga negara dari negara yang bukan anggota ICC jika mereka melakukan kejahatan di wilayah negara anggota.
Rubio menilai ICC dapat mengancam personel AS yang menjalankan kebijakan imigrasi ketat pemerintahan Trump atau melakukan operasi "pemberantasan narkoba" terhadap kapal-kapal di perairan internasional, termasuk anggota militer AS lainnya.
Tahun 2025, AS menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pejabat ICC setelah pengadilan itu menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan Kepala Pertahanan Yoav Gallant terkait perang di Jalur Gaza.
Kemudian pada Juli 2026, Rubio mengatakan pemerintahan Trump akan meningkatkan upaya untuk melemahkan ICC, termasuk melalui kampanye diplomatik untuk membujuk negara-negara lain keluar dari keanggotaan pengadilan tersebut.
Chad dan Venezuela pun telah mengikuti seruan AS dan menarik diri dari ICC.
Baca juga: Belgia kecam sanksi AS terhadap ICC
Baca juga: Amnesty International desak negara-negara tolak sanksi AS atas ICC
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.