Yang sudah tersedia anggarannya hanya untuk gaji 1.223 PPPK paruh waktu, sehingga ada sekitar 3.319 PPPK paruh waktu yang sampai dengan saat ini belum menerima gaji
Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dilaksanakan pada November 2026.
"Gaji PPPK paruh waktu itu dibayar November 2026," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lombok Tengah Taufikurrahman Pua Note di Lombok Tengah, Kamis.
Ia mengatakan gaji untuk pembayaran PPPK paruh waktu tersebut telah disiapkan di anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) perubahan anggaran 2026 sebesar Rp7 miliar.
"Untuk gaji PPPK paruh waktu ada yang sudah diberikan dan ada yang belum menerima, sehingga sisa pembayaran itu disiapkan di APBD perubahan 2026," katanya.
Taufikurrahman mengatakan semenjak mereka menerima surat keputusan pengangkatan di akhir 2025 sampai dengan saat ini mereka belum menerima gaji sama sekali dan ada yang telah menerima sebagian. Jumlah PPPK paruh waktu di Lombok Tengah mencapai 4.542.
"Yang sudah tersedia anggarannya hanya untuk gaji 1.223 PPPK paruh waktu, sehingga ada sekitar 3.319 PPPK paruh waktu yang sampai dengan saat ini belum menerima gaji," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran gaji PPPK paruh waktu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2026.
“Pemerintah daerah masih menunggu proses konsultasi APBD Perubahan dengan Pemerintah Provinsi NTB," katanya.
Setelah tahapan tersebut disetujui, rancangan anggaran akan disampaikan kepada DPRD Lombok Tengah untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan aturan.
“Kalau itu sudah disetujui, APBD perubahan itu bisa direalisasikan," ujar Lalu Firman.
Ia menjelaskan besaran penghasilan yang diterima PPPK paruh waktu beragam, karena terdapat komponen penghasilan tambahan bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di luar gaji pokok.
Untuk guru, misalnya, terdapat tambahan penghasilan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Besarannya bergantung pada ketentuan yang berlaku, termasuk jam mengajar," katanya.
Sementara itu, tenaga kesehatan memperoleh tambahan penghasilan melalui kapitasi dan jasa pelayanan (jaspel). Karena adanya komponen tersebut, Firman menegaskan, nominal Rp 200.000 yang disiapkan melalui APBD merupakan gaji pokok atau basic salary.
“Untuk guru dan Nakes karena ada komponen lain yang mereka peroleh dari layanan-layanan yang diberikan," katanya.
Baca juga: PGRI Jateng tegaskan harus ada standardisasi gaji guru PPPK
Baca juga: Guru PPPK paruh waktu di Tulungagung keluhkan gaji tak layak
Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Rini Utami
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.