Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar mendorong perubahan politik anggaran penanggulangan kemiskinan agar setiap rupiah APBN tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
"Politik anggaran yang benar adalah bagaimana setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara ini benar-benar memiliki spirit pemberdayaan dan kemandirian. Setiap rupiah yang keluar dari APBN kita adalah anggaran untuk memandirikan masyarakat," kata Menko Muhaimin Iskandar dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Otorita IKN bantu kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal
Hal itu dikatakannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah.
Menurutnya, anggaran penanggulangan kemiskinan perlu secara bertahap bergeser dari pola bantuan yang bersifat karitatif menuju program pemberdayaan yang membuka akses terhadap pekerjaan, usaha dan peningkatan pendapatan.
“Kalau orang yang selama ini menerima bansos diberdayakan dan mandiri, otomatis jumlah penerima bansos akan berkurang. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi pelaku ekonomi,” ujarnya.
Karena itu, Menko Muhaimin mendorong agar anggaran pemberdayaan terus diperbesar, terutama untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Baca juga: BNPT: Desa Siapsiaga bangun kemandirian ekonomi masyarakat
Baca juga: Pertamina tingkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi perempuan
Ia menambahkan pemerintah daerah juga perlu mengambil bagian melalui dukungan anggaran dan program pemberdayaan yang sesuai dengan potensi serta kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
Dalam jangka panjang, ia berharap bantuan sosial semakin terfokus pada kelompok yang membutuhkan perlindungan, terutama lanjut usia dan penyandang disabilitas.
Sementara itu, masyarakat yang memiliki kapasitas untuk mandiri perlu memperoleh dukungan agar dapat beralih menjadi pelaku ekonomi produktif.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.