Kerja sama tersebut mencakup pertukaran data dan informasi untuk kepentingan penegakan hukum, koordinasi teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di laut, serta dukungan personel dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan

Medan (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Aceh, dan Riau bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) untuk memperkuat koordinasi penegakan hukum di wilayah laut.

“Kerja sama tersebut mencakup pertukaran data dan informasi untuk kepentingan penegakan hukum, koordinasi teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di laut, serta dukungan personel dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Rizaldi di Medan, Jumat.

Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) tersebut berlangsung di Aula Jos Sudarso, Markas Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) I, Belawan, Sumatera Utara.

Rizaldi mengatakan kerja sama tersebut diharapkan membuat pertukaran data dan informasi serta koordinasi teknis dalam penanganan perkara berjalan lebih efektif sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing institusi.

Baca juga: Koarmada RI dan Kejagung kerja sama dalam penindakan hukum di laut

Kerja sama itu juga mencakup dukungan kepada Kodaeral I dalam bidang perdata dan tata usaha negara, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta koordinasi teknis dan nonteknis dalam penyidikan, penuntutan, dan penanganan perkara koneksitas.

Sebelum penandatanganan, Komandan Kodaeral I Laksamana Muda TNI Deni Septiana bersama Kepala Kejati Sumatera Utara Muhibuddin, Kepala Kejati Aceh Teuku Rahmatsyah, dan Kepala Kejati Riau I Dewa Gede Wirajana memimpin apel gabungan.

Apel tersebut diikuti personel TNI AL, Korps Marinir, dan jajaran kejaksaan.

Baca juga: Komisi III DPR pastikan KUHP Nasional selaras realitas penegakan hukum

Deni menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kerja sama tersebut. Ia menegaskan kesiapan TNI AL untuk berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam mengawal penegakan hukum di wilayah laut.

“Kami sepakat dan siap serta berkomitmen untuk mengawal penegakan hukum di laut dengan bekerja sama dan berkolaborasi bersama aparat penegak hukum demi kebaikan negeri,” katanya.

Deni bersama para kepala kejaksaan tinggi dari Aceh dan Riau juga menekankan pentingnya pelaksanaan perjanjian tersebut untuk memperkuat sinergi dalam penegakan hukum di wilayah laut.

Penandatanganan PKS itu merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara Jaksa Agung Republik Indonesia dan Panglima TNI yang sebelumnya ditandatangani di Jakarta.

Baca juga: TNI AL perkuat operasi anti-akses untuk cegah penyelundupan SDA

Baca juga: TNI AL tingkatkan pengetahuan prajurit tentang penegakan hukum di laut

Pewarta: M. Sahbainy Nasution dan Aris Rinaldi Nasution
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.