"Kita tidak bisa abaikan penerapan diplomasi dalam membangun kekuatan maritim dalam rangka menghadapi ancaman di laut, bukan hanya ilegal fishing tapi juga lainnya," kata Jokowi dalam rapat kabinet terbatas di Hotel Inna Prapat Kabupaten Simalungun, Sabtu malam.
Presiden menyebutkan masalah lain yang harus juga dihadapi adalah perusakan ekosistem laut dan laut sering digunakan sebagai jalan melakukan penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, imigran atau pelintas gelap dan konflik perebutan sumber daya.
"Kita perlu bangun kemampuan diplomasi maritim dan kekuatan di laut," katanya.
Presiden menyebutkan sudah hampir dua tahun pemerintah membahas pembentukan poros maritim dunia.
"Sampai saat ini implementasinya ada yang sudah berjalan tapi juga banyak yang belum, oleh sebab itu sore ini kita akan bicara masalah ini berkaitan percepatan implementasi poros maritim," katanya.
Ada sejumlah hal yang menyebabkan masalah itu penting. Pertama, dua pertiga Indonesia adalah laut dan kedua pemanfaatan kekayaan laut untuk kesejahteraan rakyat.
"Kita harus memanfaatkan posisi strategis Indonesia yang terletak di Samudera Hindia dan Pasifik, lokasi geostrategis ini harus dimanfaatkan dengan baik dalam pengembangan pelabuhan yang ada," katanya.
Indonesia, kata Presiden juga harus memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur, konektivitas maritim dengan tol laut.
"Beberapa kali saya sampaikan berkaitan sea port, deep seaport, logistik, industri perkapalan dan pengolahan ikan, saya berharap pengelolaan laut di sepanjang pantai terutama yang berbatasan dengan Selat Malaka, Batam, Medan Sumut dan lainnya, bisa betul-betul mengembangkan pelabuhan kita menjadi berkelas dunia," katanya.
Menyangkut pemanfaatan kekayaan laut, Presiden mengatakan aktivitasnya mencakup banyak sektor seperti perhubungan laut, industri perikanan, energi, wisata bahari dan mineral yang berkaitan dengan kekayaan laut.
"Saya kira banyak yang bisa kita kembangkan," kata Presiden Jokowi.
Pewarta: Agus Salim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
