"Penerapan biaya interkoneksi ini merupakan solusi yang win-win. Jadi kalau dikatakan biaya interkoneksi baru ditujukan untuk menguntungkan operator tertentu, tidaklah tepat," kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Noor Iza dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan biaya interkoneksi yang baru disiapkan pemerintah merupakan instrumen penyeimbang. Selain itu, langkah pemerintah menurunkan tarif interkoneksi memacu gairah industri telekomunikasi nasional.
Menurut Noor, pihaknya menemukan fakta setelah melihat laporan keuangan dari operator-operator telekomunikasi di Indonesia, salah satunya banyak operator mengalami minus antara perolehan dengan pengeluaran biaya interkoneksi, termasuk operator majority juga demikian.
Ia menyebutkan, penerapan biaya interkoneksi harus diikuti dengan penurunan tarif retail ke pelanggan dan operator telekomunikasi. Di samping itu, operator telekomunikasi bersedia membangun ekspansi jaringan ke area-area baru.
"Dalam hal ini, pemerintah mendorong skema "networking sharing" untuk menekan biaya investasi dan operasional," ujarnya.
Pakar telekomunikasi, Ibrahim Kholilul Rohman mengatakan, seluruh operator telekomunikasi wajib mematuhi rencana pemerintah menurunkan biaya interkoneksi yang akan diberlakukan 1 September 2016.
Keputusan tersebut dinilai sudah adil bagi semua operator dan tidak akan merugikan salah satu operator dominan di Indonesia yang di antaranya Telkomsel.
"Biaya interkoneksi sebenarnya zero sum game. Di balik pemasukan interkoneksi yang menurun ada juga biaya interkoneksi yang ikut turun. Sebaliknya, penurunan biaya interkoneksi satu persen justru akan berpengaruh terhadap kenaikan penggunaan telepon sebesar 40 persen. Jadi angka keuntungan per menit teleponnya mungkin lebih kecil, tapi karena jumlah penggunanya akan meningkat secara keseluruhan tidak mungkin merugi," ujar Ibrahim.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
