Dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa, Grace mengatakan, GBHN dalam struktur pembangunan nasional harus ditempatkan sebagai "Core National Interest" yang meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya dan hubungan internasional.
Kendati demikian, Grace mengatakan upaya mengembalikan GBHN sebagai acuan perencanaan pembangunan nasional yang diajukan bersamaan dengan penguatan kewenangan MPR RI bisa saja dimaknai sebagai upaya partai politik untuk melakukan kontrol terhadap lembaga kepresidenan.
"Apalagi jika agenda GBHN dan penguatan lembaga MPR RI tersebut dilakukan melalui amandemen UUD 1945. Ini mencederai kemajuan demokrasi Indonesia yang partisipatif," katanya.
Menurut Grace, upaya mengembalikan GBHN dalam UUD 1945 akan menimbulkan keruwetan dalam tata kelola pemerintahan yang memberikan kewenangan dan otoritas kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Selain itu, pemerintah saat ini sedang berupaya melewati krisis ekonomi yang belum bisa dikatakan selesai, tidak pada tempatnya upaya menghadirkan kembali GBHN justru mengganggu konsentrasi pemerintah dalam mengatasi krisis.
Oleh karena itu, PSI menolak GBHN untuk masuk dalam amandemen UUD 1945 karena akan menimbulkan keruewetan dalam tata kelola pemerintahan, sistem pemerintahan bahkan mereduksi pencapaian demokrasi di Indonesia.
"PSI mengajak seluruh pihak untuk tetap menguatkan upaya Presiden Jokowi dalam melewati krisis ekonomi dan mewujudkan Nawacita," demikian Grace Natalie.
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
