Seoul, Korea Selatan (ANTARA News) - Ukraina mengakhiri kebijakan era Soviet yang mengizinkan perjalanan bebas visa bagi para warga Korea Utara, yang berada di bawah tekanan sejak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memberlakukan sanksi-sanksi baru yang lebih ketat pada Maret.

Sebuah dokumen pemerintah Ukraina yang dilihat kantor berita Reuters menyebutkan bahwa pemerintah menyetujui satu dekrit pada 27 Juli untuk mengakhiri pakta dengan Korea Utara, pembeli utama tepung Ukraina, yang memungkinkan kunjungan bebas visa antara kedua negara.

Dokumen yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Ukraina Volodymyr Groysman itu menyebutkan pemutusan kesepakatan visa itu akan "mencegah mereka yang tidak memenuhi syarat memasuki Ukraina".

Kedutaan besar Ukraina di Seoul tidak memberikan komentar langsung terkait hal tersebut.

Peningkatan pertempuran belakangan ini di bagian timur Ukraina, tempat Kiev bertempur melawan separatis pro-Rusia, dan adanya ketegangan baru di Krimea telah memicu kekhawatiran bahwa gencatan senjata rapuh yang disepakati di Minsk pada Februari 2015 bisa runtuh.

Kekhawatiran tentang ancaman Korea Utara telah meningkat sejak mereka melaksanakan uji coba nuklir keempat Januari lalu dan menyusulnya dengan serangkaian uji coba misil, meski ada sanksi-sanksi berat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Negara anggota Uni Eropa, Malta, baru-baru ini menolak perpanjangan visa bagi para pekerja Korea Utara, secara efektif menyingkirkan mereka dari negaranya menurut Korea Selatan.

Korea Selatan melakukan sejumlah upaya diplomatis untuk meminta para sekutu lama Korea Utara menekankan perubahan di Korea Utara.

Korea Utara yang miskin dan Korea Selatan yang demokratis dan kaya secara teknis masih berada dalam keadaan perang setelah konflik mereka pada 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata dan bukan dengan sebuah perjanjian damai.

Awal tahun ini, Namibia menghentikan ikatan dengan dua perusahaan Korea Utara yang membangun pabrik senjata dan terlibat sejumlah proyek untuk militernya guna memenuhi sanksi PBB terhadap Pyongyang, menurut media Namibia dan pemerintah Korea Selatan.

Polandia belum mengeluarkan visa-visa baru bagi warga Korea Utara tahun ini di tengah kekhawatiran bahwa Pyongyang memberlakukan persyaratan yang akan melanggar hak-hak pekerja mereka.

Singapura akan memberlakukan kewajiban visa bagi para pengunjung asal Korea Utara pada Oktober menurut otoritas imigrasi negara itu pada Juli. (Uu.Ian/KR-MBR)

Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2016