Peran parlemen penting dalam pemberantasan korupsi

Peran parlemen penting dalam pemberantasan korupsi

Anggota Komisi IX DPR Imam Suroso. (istimewa)

Jakarta (ANTARA News) - Peran parlemen sebagai salah satu pemangku kepentingan kebijakan negara untuk memberantas praktik korupsi sangat penting sehingga kejahatan tersebut bisa dicegah dan ditangani secara tuntas.

Anggota DPR RI Imam Suroso dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu, menjelaskan penguatan peran dalam pemberantasan korupsi melalui pertukaran pengalaman antar parlemen internasional menjadi salah satu agenda penting dalam pertemuan Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) yang berlangsung awal pekan ini di Jakarta.

DPR RI menjadi tuan rumah pertemuan GOPAC, yang dihadiri perwakilan parlemen dari berbagai negara termasuk organisasi internasional seperti UNDP, Islamic Development Bank (ISDB), dan Westminster Foundation for Democracy (WFD).

Dalam perhelatan selama dua hari itu, Indonesia sebagai tuan rumah ikut berbagi pengalaman bagaimana membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, termasuk mencegah dan menanggulangi bahaya korupsi.

"Ada pertukaran pendapat bagaimana membangun negara dengan baik. Masing-masing negara punya strategi. Itu semua jadi catatan penting bagi kita, bagaimana negara-negara peserta GOPAC membasmi korupsi. Mereka juga berbagi pengalaman, bagaimana membangun ekonomi," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Ia menambahkan Nepal dan Pakistan misalnya, secara perlahan kedua negara ini mulai membaik, bahkan sudah mampu mengekspor komoditasnya ke mancanegara dari sebelumnya hanya menjadi negara pengimpor. Nilai ekspor dan impornya bergerak seimbang.

Negara-negara peserta, sambung Imam, senang pula mendengar perkembangan ekonomi dan politik di tanah air. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus bergerak menuju tren yang baik.

Pada pertemuan penutupan, Rabu siang itu, disusun Deklarasi Jakarta. Masing-masing negara peserta memberi kontribusi atas rumusan Deklarasi Jakarta.

Pewarta: Panca Hari Prabowo
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2016

DPR dukung pemerintah batasi WNA ke Papua

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar