Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu, mengatakan, perubahan itu yakni pertama memberikan kewenangan untuk menjadi mitra strategis (penyusunan, persetujuan, pengawasan) Presiden dalam menyusun RAPBN.
"Hal ini untuk memastikan agar anggaran nasional sudah merupakan representasi semua kelompok dan teritori di Indonesia. Tidak hanya menjadi representasi kepentingan politik," katanya.
Kedua, memberikan kewenangan kontrol terhadap peraturan dan kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan identitas dan nilai kebangsaan Indonesia.
Ketiga, setiap tahun menerbitkan sebuah dokumen "Laporan Kebangsaan Indonesia" yang menjadi rujukan semua lembaga pemerintah dan non-pemerintah.
"Dokumen ini wajib menyertakan data-data kuantitatif mengenai indikator-indikator arah pembangunan nasional, capaian kepentingan nasional, ancaman nasional dan rumusan strategi nasional. Laporan ini akan menjadi rujukan penting bagi Presiden dan DPR-RI serta kalangan usaha untuk menyusun program kerja tahunan," kata Grace.
Keempat, keanggotaan DPD-RI harus juga memikirkan representasi kaum rentan, yang tidak akan mungkin melalui proses pemilihan: perwakilan adat, perwakilan aliran kepercayaan, perwakilan kaum difabel, perwakilan pensiunan PNS/TNI/Polri.
Grace menambahkan, dengan empat langkah perubahan itu, maka DPR RI akan hadir bukan lagi sekedar "penjahit", tapi menjadi "benang utama" kebangsaan Indonesia.
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
