Perusahaan atau "trader" gas yang tidak memiliki infrastruktur itu bertindak sebagai calo pemburu rente karena membuat rantai pasokan gas menjadi panjang dan tak efisien.
"Nanti kami lihat satu-satu. Kita bongkar semua," kata Luhut yang ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin.
Menurut Luhut yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM, pihaknya telah bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengatai masalah tersebut.
Menurut dia, pemerintah sepakat untuk mengurangi penerimaan negara dari gas bumi demi mendukung industri nasional.
"Kami sedang menghitung, kami sepakat, semangatnya gas itu jadi prime mover economy (penggerak utama ekonomi), jadi tidak hanya revenue (pendapatan) saja. Jadi nanti akan dikurangi jatah pemerintah supaya harga gas di hilir bisa sekitar 4-5 dolar AS per MMbtu," katanya.
Kementerian ESDM telah berupaya untuk memberantas trader gas yang hanya bermodal kertas dan tanpa infrastruktur pendukung.
Melalui revisi Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi, pemerintah melarang adanya percaloan gas bumi.
Dalam revisi aturan tersebut, badan usaha swasta punya kesempatan yang sama dengan BUMN untuk mendapatkan alokasi gas, asalkan memiliki infrastruktur untuk menjual gas langsung ke pengguna akhir.
Trader juga diwajibkan untuk langsung menjual gas bumi ke pengguna akhir seperti industri, pabrik pupuk, PLN dan tidak boleh melakukan penjualan berlapis ke trader lain.
Aturan tersebut diyakini dapat menekan gerak para calo pemburu rente gas sehingga harga gas tidak lagi mahal, sekaligus ikut membangun infrastruktur gas nasional.
Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
