"Pemerintah Indonesia sebaiknya melobi pemerintah Saudi agar bisa memberi amnesti imigrasi bagi para WNI, sehingga mereka bisa terserap jadi angkatan kerja legal dan membayar pajak sehingga menguntungkan dua negara," katanya di Jakarta, Selasa.
Dia menilai, masalah WNI melebihi masa tinggal ini sudah menjadi masalah kronis bagi kedua negara, dan berdasarkan data ada 500.000 WNI.
Namun menurut dia, tidak sampai satu persen WNI yang mengikuti program pemulangan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia selama tiga tahun terakhir.
"Pemulangan WNI memang selama ini efektif oleh Kemenlu namun bagaimana dengan masa depan kerja mereka? Belum lagi ketika mereka sampai tanah air sering kena palak sehingga pemulangan WNI jangan menjadi bisnis," katanya.
Politikus PAN itu menilai diperlukan adanya keinginan politik dalam membenahi masalah buruh migran dari hulu ke hilir.
Menurut dia, keberadaan buruh migran Indonesia di luar negeri adalah martabat Indonesia maka seharusnya dikelola dengan cerdas.
Sebelumnya, sebanyak 229 WNI ditahan pihak Saudi di Makkah, Kamis (7/9), mereka ditangkap di dua lokasi berbeda dan terdiri dari 155 perempuan, 59 laki-laki dan 15 anak-anak.
Dari hasil koordinasi perwakilan Indonesia di sana dengan otoritas keamanan Saudi, diketahui 229 orang tersebut sebagian besar adalah WNI yang melebihi masa tinggal dan sisanya adalah WNI yang bekerja di luar Mekkah.
Mereka ditangkap karena memasuki Makkah untuk menjalankan ibadah haji tanpa memiliki tasreh (ijin beribadah haji) dan terdiri dari 155 perempuan, 59 laki-laki dan 15 anak-anak.
Dalam perkembangannya, sebanyak 147 WNI dari 229 WNI yang ditahan otoritas Jeddah, Arab Saudi sudah dideportasi pada Sabtu (10/9) karena telah terbukti karena telah menyalahi dokumen tinggal.
Mereka yang sempat ditahan divonis tidak dapat memasuki wilayah Arab Saudi selama 10 tahun mendatang.
"Mereka juga telah di masukkan daftar hitam untuk masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun," kata Dirjen Perlindungan WNI Kemenlu, Muhammad Iqbal, di Jakarta, Selasa (13/9)
Sebanyak 147 WNI tersebut terdiri dari 130 perempuan dan 17 laki-laki, sementara 82 WNI sisanya masih akan diperiksa terkait permasalahan dokumen atau masalah pidana lainnya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
