Surabaya (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Taufiq Effendi, menyatakan bahwa lebih dari 200 kepala daerah di Indonesia terpilih kembali menduduki jabatannya, karena pelayanan publik yang diberikan kepada warganya bagus. "Bupati Sragen terpilih dua kali, karena pelayanan publik yang diberikan bagus. Jadi, para bupati tidak perlu `money politic`, karena warganya sudah bisa menilai kinerjanya," ujarnya di Surabaya, Selasa. Taufiq Effendi mengemukakan hal itu ketika Pencanangan Tahun 2007 Sebagai Tahun Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Aksi Gelar Pelayanan Publik yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi Surabaya yang dihadiri Bupati dan Walikota se-Jatim. Ia mengemukakan, pelayanan publik dimulai di Provinsi Jatim, karena daerah lain masih ragu-ragu. Sementara itu, dua tahun lalu dirinya menolak diundang ke Jatim, karena masih menjadi wacana, tetapi sekarang bersedia mencanangkan karena sudah menjadi kenyataan. "Pelayanan publik merupakan sebuah kewajiban yang didambakan rakyat sejak lama yang selama ini hanya wacana, karena kita sudah terlalu lama menjadi orang yang `dholim`," paparnya. Pada tahun 2004 lalu, ujar Taufiq, pelayanan publik di Jatim masih buruk, pelayanan izin usaha baru selesai setelah 700 hari. Namun sekarang, Provinsi Jatim bisa memberikan pelayanan perijinan usaha selama 47 hari, kemudian pengurus NPWP selesai dalam dua hari. "Sekarang ini melalui pelayanan Samsat Drive Thru bisa selesai dalam waktu lima menit, orang membayar pajak tidak perlu dibuat sulit," ucapnya menegaskn. Menurut Menpan, Singapura bisa memberikan pelayanan ijin usaha selama tiga hari, karena Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya menerapkasn sistem nomor identifikasi tunggal (Single Identification Number/SIN), sedangkan di Indonesia satu orang ada yang mempunyai 200 KTP, karena pekerjaannya jual beli tanah. "Saat ini ada 1.850 undang-undang yang saling kontradiksi, dan ada 5.000 Perda yang awut-awutan. Ini negeri apa?," katanya menegaskan. Oleh karena itu, ia menambahkan, begitu diangkat sebagai Menpan dirinya berupaya mempercepat penghentian korupsi dan meningkatkan pelayanan publik, karena tinggi rendahnya korupsi berbanding dengan tingkat pelayanan publiknya. Pada kesempatan tersebut, Menpan melakukan "teleconference" dengan pasien di RSU Sudono di Kabupaten Madiun yang pada tahun 2006 lalu mendapatkan Piala Citra Pelayanan Prima, dan Samsat Batu yang pertama kali meluncurkan pelayanan "drive thru" di Indonesia, serta meninjau pameran yang diikuti sejumlah instansi. Pada acara tersebut, diselenggarakan penandatanganan nota kesepahaman tentang pelayanan publik antara Gubernur Jatim, Imam Utomo, dengan Bupati Lumajang, Bupati Lamongan, Bupati Madiun dan Walikota Malang. Kemudian antara Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim dengan Sekda Kabupaten Tulungagung, Sekda Kabupaten Madiun dan Sekda Kabupaten Sidoarjo. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007