"Kehadiran Mapolres di Subulussalam dan Pidie Jaya sudah lama ditunggu masyarakat di sana. Ini bukan untuk gagah-gagahan, tapi benar-benar kebutuhan masyarakat," kata Nasir Djamil dihubungi di Banda Aceh, Senin.
Ia mengatakan, pernyataan tersebut telah disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Asrena Polri, Sekjen Kemenkumham dan Jaksa Agung Muda di ruang sidang Komisi III Gedung DPR RI, Senayan.
Menurut Politisi PKS tersebut, Kota Subulusslam dan Pidie Jaya sudah sangat lama dimekarkan dari kabupaten induknya masing-masing, yaitu Kabupaten Singkil dan Kabupaten Pidie, namun hingga kini segala urusan masih ditangani Polres lama.
"Jangan sampai berganti Asrena belum juga terwujud. Jangan ada lagi alasan tidak disetujui oleh Kemenpan. Subulussalam dan Pidie Jaya (Pijay) ini sudah dimekarkan sejak 2007 tapi hampir 10 tahun belum ada Polres definitif," katanya.
Politisi asal Aceh tersebut mengatakan belum diresmikannya mapolres di Kota Subulussalam dan Pidie Jaya akan terus memperpanjang kesulitan masyarakat setempat dalam menyelesaikan segala urusan yang menyangkut dengan kelengkapan alat kendaraan dan sejenisnya atau keperluan lain yang berhubungan dengan institusi Polri.
"Masyarakat Subulussalam harus ke Aceh Singkil untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan institusi ini dan itu menyulitkan bagi mereka termasuk juga dengan Pidie Jaya. Saya berharap ini jadi perhatian serius," kata Nasir.
Pewarta: Muhammad Ifdhal
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
