"Bangsa Indonesia terbius liberalisme dan kapitalisme, pikiran kita dipenuhi doktrin konsumerisme," katanya dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR, di SMPN 16 Kota Bandar Lampung, Lampung, Senin.
Basarah mengatakan, beberapa sendi kehidupan masyarakat Indonesia sudah disusupi paham liberalisme, namun hal itu tidak disadari masyarakat.
Dia mencontohkan air mineral, telepon genggam, dan pasta gigi yang digunakan masyarakat sudah dijajah bangsa asing.
"Karena itu saya mengingatkan bahwa Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara. Nilai-nilai dalam pancasila akan mengantarkan masyarakat dalam tujuan bernegara," ujarnya.
Selain itu, menurut dia, paham liberalisme juga sudah memasuki ranah politik Indonesia, yaitu dengan sistem demokrasi yang didorong menjadi sangat mahal.
Dia mengatakan, liberalisme dalam politik itu bisa dilihat dari besarnya ongkos politik ketika ingin menjadi kepala daerah maupun menjadi anggota DPR.
"Demokrasi Indonesia sudah menjadi industri politik, menjadi kepala daerah dan anggota DPR membutuhkan biaya sangat mahal," ujarnya.
Dalam acara itu, Ketua Fraksi PKB di MPR, Abdul Kadir Karding menjelaskan mengapa Pancasila dimasukkan dalam Empat Pilar MPR, itu masalah teknis, dalam bahasa Indonesia, pilar dalam bahasa Indonesia adalah pokok atau dasar-dasar dan penyangga.
Menurut dia, tidak ada maksud untuk mengkerdilkan Pancasila sehingga tidak perlu dipermasalahkan kembali masuknya Pancasila dalam Empat Pilar MPR, namun seharusnya yang lebih penting adalah bagaimana kita kembali kepada jati diri bangsa Indonesia.
"Kami mendorong, bagaimana Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945 kembali menjadi jati diri bangsa," katanya.
MPR melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR RI diikuti ratusan guru tergabung dalam PGRI, di SMP Negeri 16 Lampung, Senin (26/9).
Hadir di antaranya Ketua Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Ahmad Basarah, Ketua Fraksi PKB di MPR Abdul Kadir Karding, Anggota Fraksi Gerindra MPR Ahmad Muzani, Anggota Fraksi PAN MPR Muhammad Syafrudin, dan Walikota Lampung Herman HN, dan Anggota DPRD Provinsi Lampung Eva Dwiana Herman HN.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
