Sidoarjo (ANTARA News) - Personel Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang dipimpin langsung Ketuanya, Sunarso, meninjau langsung pusat semburan lumpur dari proyek PT Lapindo Brantas Inc. di Porong, Sidoarjo, Jumat. Usai melihat langsung pusat semburan dari atas tanggul cicin yang melingkari pusat semburan lumpur panas Lapindo yang berlangsung sejak 29 Mei 2006 tersebut, rombongan dari BPLS yang didampingi Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso, mengadakan dialog untuk sosialisasi dengan korban lumpur di Pendopo "Delta Wibawa". Warga korban lumpur dalam kesempatan ini umumnya berharap BPLS bisa menanggani semburan lumpur dengan baik, dan pencairan ganti rugi tunai langsung (cash and carry) segera teralisasi. Sunarso dalam kesempatan itu mengaku bahwa dirinya sudah tiga kali melihat langsung semburan lumpur yang kini penanganannya menjadi tanggungjawabnya. Dalam waktu dekat ini, BPLS akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk membantu tugas anggota pelaksana. Anggota bisa dari mantan anggota Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur SIdoarjo (PSLS), praktisi pusat, serta praktisi lokal yang ada. "Kami akan usahakan pada akhir bulan Pokja sudah terbentuk, sehingga kegiatan dapat langsung dilakukan," ucap Wakil Ketua BPLS, Hardi Prasetyo, saat meninjau lokasi lumpur di Sidoarjo. Secara umum, ia mengemukakan, tugas BPLS melanjutkan tugas Timnas PSLS yang berakhir masa kerjanya 8 April lalu, diantaranya melakukan upaya penghentian luapan lumpur, pembenahan infrastruktur dan permasalahan sosial dampak luapan lumpur, seperti ganti rugi. Untuk penanganan infrastruktur akan difokuskan pada jalur transportasi kereta api dan jalan raya. Kunjungan BPLS ke pusat semburan lumpur Sidoarjo merupakan kali pertama sejak BPLS dilantik oleh Presiden RI. Mereka terdiri dari Ketua (Sunarso), Wakil (Hardi Prasetyo), Sekretaris (Hadi Sarwoko) dan tiga deputi, yakni Deputi Bidang Operasional (Soffian Hadi dari Institut Teknologi 10 November/ITS Surabaya dan Ikatan Ahli Geologi Indonesia/IAGI), Penanganan Sosial (Sutjahjono Sujitno dari Pemprov Jawa Timur) dan Penanganan Infrastruktur (Karyadi dari Departemen Pekerjaan Umum). (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007