"Bukan hanya Rp500.000 atau Rp1 juta, urusan Rp10.000 pun akan saya urus," kata Jokowi, dalam acara penyerahan 3.515 sertifikat tanah program strategis 2016, di Surakarta, Minggu.
Surakarta merupakan wilayah yang penting bagi perjalanan politik Jokowi. Dia pernah menjadi wali kota Solo, lalu menjadi gubernur DKI Jakarta, dan kemudian presiden Indonesia.
Hal ini dia ungkapkan menanggapi beberapa kritikan terhadap pengungkapan pungli di Kementerian Perhubungan yang nilainya kecil untuk ditangani presiden.
"Bukan urusan uangnya. Banyak yang sampaikan ke saya, pak presiden kemarin di Kementerian Perhubungan hanya ada uang berapa juta saja diurus. Bukan hanya urusan kecil sepeti itu, yang lebih kecil pun akan saya urus," tegas Jokowi.
Menurut Jokowi, yang kecil-kecil ini justru sangat menjengkelkan dan meresahkan sehingga harus dibangun budaya yang baik dan cepat.
"Memang kecil. Tapi kalau dari Sabang sampai Merauke, ada di kantor instansi, pelabuhan dan jalan raya, kalau dihitung bisa puluhan triliun (rupiah)," ungkapnya.
Dia menegaskan akan mengurus, mengontrol, dan mengawasi pelayanan masyarakat agar berjalan baik dan terbebas dari pungli walaupun nilai kecil sekalipun.
"Kalau urusan yang gede, yang miliar, yang triliun itu urusan KPK, tapi yg urusan kecil-kecil biar urusan saya. Urusan Rp10.000 nggak apa-apa," katanya.
Jokowi ingin memastikan Indonesia akan terbebas dari pungli, baik untuk urusan sertifikat tanah, SIM, KTP, ijin-ijin lain.
"Jangan sampai ada pungli. Kalau bayar ngak apa-apa tapi resmi. Kalau bayar Rp50.000 ya harus bayar, tapi jangan harusnya gratis dipungut, hati hati," kata dia.
Jokowi mengatakan, pemberantasan pungli ini agar masyarakat Indonesia tenang dan pelayanan di semua instansi pemerintah berjalan baik dan prosesnya cepat.
"Keinginan saya hanya itu gak ada yang lain," kata dia, yang lalu mengatakan, itu alasan membentuk Tim Sapu Bersih Pungli agar masyarakat dimudahkan dalam mendapatkan pelayanannya.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
