DPR kritik penyusunan anggaran Kemensos untuk 2017

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menyatakan rencana anggaran yang disusun Kementerian Sosial untuk tahun 2017 belum mencerminkan keberpihakan kepada kalangan fakir miskin, kaum disabilitas, dan perlindungan anak.

Menurut Iskan, Komisi VIII memahami adanya upaya penghematan anggaran yang diinstruksikan Presiden, namun seharusnya penghematan jangan dibebankan kepada sektor krusial.

"Pemangkasan anggaran jangan sampai berdampak buruk bagi pencapaian kinerja, perluasan, dan jangkauan program bagi kalangan fakir miskin, kaum disabilitas, dan bagi perlindungan anak. Seharusnya anggaran untuk mereka tidak perlu dikorbankan, karena ketiganya telah diamanahkan oleh Undang-undang untuk dilaksanakan," katanya melalui keterangan tertulis, Rabu,

Selain pemotongan terhadap tiga kategori di atas, Kemensos juga berencana memotong anggaran penanggulangan bencana sekitar 50 persen. Padahal, berdasarkan data dari Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB), terdapat sekitar 300 kabupaten/kota di Indonesia yang rawan bencana.

"Pemotongan anggaran untuk bencana ini akan menyulitkan Kementerian Sosial dalam menanggulangi bencana jika terjadi secara tiba-tiba di beberapa daerah," kata politisi PKS itu.

Bahkan, program Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) yang selama ini menjadi salah satu program penanggulangan kemiskinan milik Kemensos, dialihkan ke Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

Padahal, menurut Iskan, secara filosofi pembangunan rumah untuk program RTLH itu berbeda dengan pembangunan rumah yang selama ini gencar dilakukan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

"Dalam program RTLH yang selama ini ditangani Kemensos, filosofinya adalah pengentasan kemiskinan   melalui pemberdayaan Fakir Miskin dengan Rehabilitasi tempat tinggal yang tidak layak huni. Bukan hanya bertujuan untuk membangun fisik seperti rumah susun yang selama ini dilakukan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat," ucapnya.