counter

PM: Thailand di persimpangan jalan setelah kematian raja

PM: Thailand di persimpangan jalan setelah kematian raja

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Negara kita berada di antara dua jalan
Bangkok (ANTARA News) - Thailand berada di persimpangan jalan menyusul kematian Raja Bhumibol Adulyadej, yang dihormati, kata Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, Jumat, dan mendesak rakyat Thailand tetap bersatu serta menjadi "negara terdepan".

Raja Bhumibol (88) mangkat pada 13 Oktober di rumah sakit Bangkok. Banyak acara umum di negara tersebut dibatalkan dan kebanyakan warga mengenakan baju hitam setelah pemerintahan militer menyatakan masa berkabung satu tahun.

Prem Tinasulanonda (96), pemimpin Dewan Penasihat, memegang tampuk kekuasaan sampai Putra Mahkota Pangeran Vajiralongkorn menjadi raja.

Perdana Menteri Prayuth mengatakan pengangkatan Putra Mahkota bisa dilakukan dalam masa tujuh hingga 15 hari, atau lebih, setelah kematian Raja Bhumibol.

Penguasa berusaha meyakinkan negara tersebut bahwa kematian raja tidak akan membuyarkan rencana kembali ke aturan demokratis, termasuk pemilihan umum pada 2017.

Prayuth menekankan bahwa bisnis dan pemerintahan harus berjalan seperti biasa.

Ia mengatakan dalam seminar pada Jumat bahwa rakyat Thailand menghadapi dua jalan yang berbeda untuk masa depan mereka tanpa Raja Bhumibol, yang memerintah selama tujuh dekade dan dilihat sebagai sosok ayah oleh rakyat.

"Yang Mulia tidak meninggalkan kita. Dia masih ada di bumi, air, udara," kata Prayuth.

"Negara kita berada di antara dua jalan: satu adalah kegagalan. Kedua adalah bahwa kita semua bisa membantu menciptakan sejarah di Thailand," katanya.

"Jangan lupa bahwa Thailand telah memiliki kerajaan selama 700 hingga 800 tahun. Kita bisa bertahan karena kerajaan. Meskipun dunia berubah kita tidak boleh melupakan akar kita," katanya.

Kepekaan atas peran kerajaan di Thailand meningkat sejak kematian raja dan berkembangnya seruan di media sosial agar para pengkritik keluarga kerajaan yang tinggal di luar negeri bisa dipulangkan untuk menghadapi hukum.

Pemerintah mengatakan, Selasa, akan meminta negara lain mengekstradisi tersangka penghina kerajaan.

Kritikan terhadap raja, ratu, keturunan atau kerabat merupakan tindak kejahatan di Thailand, dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara untuk setiap kesalahan yang dilakukan.

Gubernur bank sentral Thailand Veerathai Santiprabhob mengatakan, Jumat, bahwa ekonomi membaik secara bertahap namun "beberapa bisnis, seperti hiburan, bisa terpengaruh" oleh masa berkabung setahun.

"Warga asing tengah memperhatikan ke arah mana kita akan pergi," kata Prayuth.

"Kita harus bersiap menjadi negara terdepan," ujarnya seperti dilaporkan Reuters.

(Uu.S022)

Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2016

Jokowi bahas sawit dan karet dengan PM Thailand

Komentar