Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai diskusi bertajuk "Memberantas Pungutan Liar Jembatan Timbang" di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa proyek percontohan tersebut akan dijalankan di tiga tempat, yaitu di Pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi.
Proyek percontohan tersebut akan menerapkan sistem baru dengan teknologi informasi yang memungkikan pelibatan pihak ketiga untuk menjamin transparansi dan praktik yang betul-betul bersih.
"Tempatnya masih di jembatan timbang, tetapi dengan orang yang baru, sistem yang baru, pengontrolan yang baru karena kita butuh pilot project ini untuk tahu sistem apa yang sesuai," katanya.
Budi mengatakan proyek percontohan tersebut akan dicoba dua hingga tiga minggu kedepan, paling lama satu bulan, setelah itu baru menyusun aturan baru dari DPR.
Terkait pelibatan pihak ketiga, lanjut dia, akan dibicarakan terlebih dahulu dengan DPR karena menyangkut anggaran serta mekanisme baru.
"SDM bisa kita lakukan sendiri, bisa dengan pihak ketiga nanti kita bicarakan dengan DPR," katanya.
Dia mengatakan saat ini masih memberikan kesempatan kepada sejumlah daerah untuk mengelola jembatan timbang hingga 1 Januari 2017 karena beberapa pemda masih bersikeras tidak mau menyerahkan ke pemerintah pusat pada 1 Oktober lalu ssuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
"Pada dasarnya sudah mau memberikan tapi banyak yang menolak lagi, karena satu tempat tertentu dikatakan hebat pun akan dikomplain oleh daerah lain, artinya IT (teknologi informasi) bukan segalanya, yang penting orangnya," katanya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, terdapat 140 jembatan timbang di seluruh Indonesia yang seharusnya diserahkan ke pemerintah pusat.
Karena itu, menurut Budi permasalahan pungli hembatan timbang adalah masalah moral, sehingga harus dicarikan pemecahan yang sistemik, karena itu dibuatlah proyek percontohan.
"Jembatan timbang sendiri mungkin mikro, tapi yang terjadi di sini merupakan masalah moral yang luar biasa, sehingga tidak dapat diselsaikan dengan cara sederhana, untuk itu kita meminta pendapat dari berbagai pihak regulasi apa saja yang kita laksanakan, landasan hukum serta penyelesaiannya," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis mengaku sudah sepakat dalam pembuatan proyek percontohan tersebut.
"Kita akan duduk bersama untuk mencari pointers mana yang akan menguatkan serta aturan-aturan di Kemenhub, kita sebagai mitra kerja Kemenhub akan mengawal itu," katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku optimistis jika proyek percontohan tersebut berhasil akan mengubah perekonomian menjadi lebih baik.
"Saya super optimis, ada harapan baru, ekonomi bianya tidak tinggi, kami bisa melayani pengusaha dengan baik, keamanan di jalan juga baik," katanya.
Dia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk melaporkan praktik pungli, pasalnya Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang akan dijadikan proyek percontohan tersebut.
"Saya bereskan hari itu juga, karena ini kerusakan moral, bukan cuma soal pengangkut, pengusaha, juga petugas kita, ini akan mempunyai efek yang nyata," katanya.
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
