"Provinsi Jawa Barat dalam keadaan siaga darurat bencana alam banjir dan tanah longsor, terhitung 1 November 2016 sampai dengan 29 Mei 2017," kata Ahmad Heryawan di Bandung, Senin.
Penetapan status itu tertuang dalam surat bernomor 360/284-BPBD dan ditandatangani pada 1 November 2016.
Menurutnya, penetapan status darurat ini berpengaruh pada kemudahan administrasi/mekanisme penggunaan anggaran untuk penanggulangan bencana.
Status ditetapkan berdasarkan rapat koordinasi antara Pemprov Jabar dengan para pemangku kepentingan dan instansi terkait pada 4 September 2016, serta hasil evaluasi terhadap bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah di Jabar.
"Saya instruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jabar melaksanakan upaya-upaya kesiapsiagaan keadaan darurat, sehingga mampu meminimalisasikan potensi dampak bencana melalui penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu, seusai ketentuan peraturan perundangan," katanya.
Ia mengimbau para kepala daerah kota kabupaten se-Jabar untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan tindakan-tindakan preventif yang diperlukan.
"Kepada masyarakat saya berpesan untuk selalu berwaspada mengingat rekomendasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sampai bulan Mei 2017 curah hujan di berbagai daerah di Jabar cukup tinggi," katanya.
Tahun ini Pemprov Jabar telah mengeluarkan dua kali status siaga bencana banjir dan longsor. Periode pertama adalah awal tahun ini mulai 4 Januari 2016 hingga 4 April 2016.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat Haryadi Wargadibrata mengatakan ada 15 daerah di Jawa Barat yang berpotensi menghadapi bencana banjir dan longsor.
Ancaman longsor, misalnya, sebagian besar di wilayah Jawa Barat bagian tengah dan selatan, sedangkan ancaman banjir di wilayah pantura.
Ia mengklaim sudah mengetahui titik-titik rawan di daerah-daerah tersebut.
Pewarta: Syarif Abdullah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
